Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 9 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Penetapan Retribusi; 7. Tata Cara Penghitungan Retribusi; 8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 9. Kewajiban Pembayaran Retribusi; 10. Wilayah Pungutan; 11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 12. Surat Pendaftaran; 13. Penetapan Retribusi; 14. Pengendalian dan Pengawasan; 15. Tata Cara Pemungutan; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Pemanfaatan; 18. Sanksi Administrasi; 19. Keberatan; 20. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; 21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 22. Kadaluwarsa Penagihan; 23. Pembukuan dan Pemeriksaan; 24. Insentif Pemungutan; 25. Ketentuan Penyidikan; 26. Ketentuan Pidana; 27. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

21 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2011

Tanggal Berlaku

21 Juni 2011

Sumber

LD. 2011/ NO. 9

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 1119 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Muna No. 09 Tahun 2011 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Kab. Muna No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2011/ NO. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	Bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Pendaratan Kapal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Penetapan Retribusi; 7. Tata Cara Penghitungan Retribusi; 8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 9. Kewajiban Pembayaran Retribusi; 10. Wilayah Pungutan; 11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 12. Surat Pendaftaran; 13. Penetapan Retribusi; 14. Pengendalian dan Pengawasan; 15. Tata Cara Pemungutan; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Pemanfaatan; 18. Sanksi Administrasi; 19. Keberatan; 20. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; 21. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 22. Kadaluwarsa Penagihan; 23. Pembukuan dan Pemeriksaan; 24. Insentif Pemungutan; 25. Ketentuan Penyidikan; 26. Ketentuan Pidana; 27. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2011. 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 9 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT