Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2019

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyampaian LHKPN dan LHKASN, pembentukan tim pengelola laporan, sanksi yang diberikan dan pembiayaannya

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

17 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

18 Januari 2019

Tanggal Berlaku

18 Januari 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 700

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 396 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kaur 2019-15.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Kaur No. 3 Tahun 2024 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

lAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 700
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur 1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 20 Tahun 2001 4. UU No. 30 Tahun 2002 5. UU No. 5 Tahun 2014 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 71 Tahun 2000 8. PP No. 53 Tahun 2010 9. PP No. 11 Tahun 2017 10. PermenPAN-RB No. 20 Tahun 2012 11. Peraturan KPK RI No. 7 Tahun 2016 12. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2018 Penyampaian LHKPN dan LHKASN, pembentukan tim pengelola laporan, sanksi yang diberikan dan pembiayaannya
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521