Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Lampiran sebagaimana dimaksud merupakan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang terdiri dari: a. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; b. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 : Penyajian Laporan Keuangan; c. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; d. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 : Laporan Arus Kas; e. Kebijakan Akuntansi Nomor 5 : Laporan Operasional; f. Kebijakan Akuntansi Nomor 6 : Laporan Perubahan Ekuitas; g. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; h. Kebijakan Akuntansi Nomor 8 : Catatan Atas Laporan Keuangan; i. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 : Akuntansi PendapatanLRA Berbasis Kas; j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 : Akuntansi Belanja; k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 : Akuntansi Transfer; l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 : Akuntansi Pembiayaan; m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 : Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrual; n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 : Akuntansi Beban; o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 : Akuntansi Kas dan Setara Kas; p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 : Akuntansi Piutang; q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 : Akuntansi Persediaan; r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 : Akuntansi Investasi; s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 : Akuntansi Aset Tetap; t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 : Akuntansi Dana Cadangan; v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 : Akuntansi Aset Lainnya; w. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 : Akuntansi Kewajiban; x. Kebijakan Akuntansi Nomor 24 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event); dan y. Kebijakan Akuntansi Nomor 25 : Laporan Keuangan Konsolidasian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

27 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2018

Tanggal Berlaku

27 Desember 2018

Sumber

BD.2018/56

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 809 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub no 56 tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Kapitalisasi terhadap Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 25) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEBIJAKAN AKUNTANSI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, BD.2018/56
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017; bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat transaksi keuangan dan aset yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disempurnakan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2014; Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Lampiran sebagaimana dimaksud merupakan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang terdiri dari: a. Kebijakan Akuntansi Nomor 1 : Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; b. Kebijakan Akuntansi Nomor 2 : Penyajian Laporan Keuangan; c. Kebijakan Akuntansi Nomor 3 : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; d. Kebijakan Akuntansi Nomor 4 : Laporan Arus Kas; e. Kebijakan Akuntansi Nomor 5 : Laporan Operasional; f. Kebijakan Akuntansi Nomor 6 : Laporan Perubahan Ekuitas; g. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; h. Kebijakan Akuntansi Nomor 8 : Catatan Atas Laporan Keuangan; i. Kebijakan Akuntansi Nomor 9 : Akuntansi PendapatanLRA Berbasis Kas; j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 : Akuntansi Belanja; k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 : Akuntansi Transfer; l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 : Akuntansi Pembiayaan; m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 : Akuntansi Pendapatan-LO Berbasis Akrual; n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 : Akuntansi Beban; o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 : Akuntansi Kas dan Setara Kas; p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 : Akuntansi Piutang; q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 : Akuntansi Persediaan; r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 : Akuntansi Investasi; s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 : Akuntansi Aset Tetap; t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 : Akuntansi Dana Cadangan; v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 : Akuntansi Aset Lainnya; w. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 : Akuntansi Kewajiban; x. Kebijakan Akuntansi Nomor 24 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (Subsequent Event); dan y. Kebijakan Akuntansi Nomor 25 : Laporan Keuangan Konsolidasian.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT