Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak Daerah 3. Pajak Kendaraan Bermotor 4. BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6. Pajak Air Pemukiman 7. Pajak Rokok 8. Wilayah Pemungutan 9. Pemungutan 10. Masa Pajak, Dan Saat Pajak Terutang 11. Pendaftaran Dan Pendataan, Pemberitahuan, Penetapan Surat Tagihan Pajak 12. Tatacara Pembayaran 13. Penagihan 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 17. Kadaluarsa Penagihan 18. Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa 19. Bagi Hasil Dan Insentif Pemungutan 20. Penyidikan 21. Ketentuan Pidana 22. Ketentuan Pidana 23. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

22 Juli 2011

Tanggal Pengundangan

22 Juli 2011

Tanggal Berlaku

22 Juli 2011

Sumber

LD. 2011 /No. 5 , LL 39 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1825 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Sultra No.05 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak-Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011 /No. 5 , LL 39 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Daerah memiliki Kewenangan membuat kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak Daerah 3. Pajak Kendaraan Bermotor 4. BEA Balik Nama Kendaraan Bermotor 5. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 6. Pajak Air Pemukiman 7. Pajak Rokok 8. Wilayah Pemungutan 9. Pemungutan 10. Masa Pajak, Dan Saat Pajak Terutang 11. Pendaftaran Dan Pendataan, Pemberitahuan, Penetapan Surat Tagihan Pajak 12. Tatacara Pembayaran 13. Penagihan 14. Keberatan Dan Banding 15. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 17. Kadaluarsa Penagihan 18. Penghapusan Piutang Pajak Kadaluwarsa 19. Bagi Hasil Dan Insentif Pemungutan 20. Penyidikan 21. Ketentuan Pidana 22. Ketentuan Pidana 23. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2011. 39

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT