Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2013

Penyelenggaran Kepariwisataan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pembangunan Kepariwisataan; Pengembangan Daya tarik Wisata; Usaha Pariwisata; Kerjasama Pengelolaan daya Tarik Wisata; Pendaftaran Usaha PAriwisata; HAk dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; ketentuan Peralihan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunungkidul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wonosari

Tanggal Penetapan

03 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.3

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1855 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Gunungkidul No.5 Tahun 2013 ttg Penyelenggaran Kepariwisataan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Kab Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

KEPARIWISATAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaran Kepariwisataan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan; b. bahwa pengaturan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu mengatur kembali peraturan daerah dimaksud; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/ HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/ MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/ MKP/2010; eraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/ 5 6 MKP/2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011; Materi Pokok: Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pembangunan Kepariwisataan; Pengembangan Daya tarik Wisata; Usaha Pariwisata; Kerjasama Pengelolaan daya Tarik Wisata; Pendaftaran Usaha PAriwisata; HAk dan Kewajiban; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; ketentuan Peralihan;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . MEncabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata; b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata Jumlah Halaman: 42 HLM; Penjelasan: 16 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521