Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemungutan Retribusi Pasal 3 (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk golongan komersial Badan Usaha dilakukan oleh Dinas DPM dan PTSP. (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB). (3) Surat Keterangan Berusaha (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

17 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2020

Tanggal Berlaku

17 Februari 2020

Sumber

BD.2020/No.16

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 481 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-16-tahun-2020-tentang-perubahan-atas-peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-5-tahun-2020-tentang-tata-cara-pelaksanaan-pemungutan-retribusi-pelayanan-persampahankebersihan-terhadap-badan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

PERBUP Kab. Tanah Laut No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha

Retribusi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Iahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah, dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S00/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, menegaskan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut atau dihapus, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan; b. bahwa Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat lzin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan disekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Keterangan Domisili Usaha / Surat lzin Tempat Usaha tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah; c. bahwa objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan 2 pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga apabila izin gangguan tidak dapat diterbitkan maka objek retribusi izin gangguan (HO/SKDU/SITU) tidak dapat dipungut lagi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 10. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Pemungutan Retribusi Pasal 3 (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk golongan komersial Badan Usaha dilakukan oleh Dinas DPM dan PTSP. (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB). (3) Surat Keterangan Berusaha (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengganti Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020. PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT