Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.010/2019

Pajak Penghasiian Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penghasilan dart penghapusan secara mutlak piutang Negara nonpokok yang bersumber dart Pemberian Pinjaman termasuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang ditertma oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Pajak Penghasiian Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

95/PMK.010/2019

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2019

Sumber

JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 8 HLM

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 685 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

95~PMK.010~2019Per.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PMK No. 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu

Pajak PENGHASILAN - PIUTANG NEGARA - PDAM
2019
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 95/PMK.010/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pajak Penghasiian Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:	a. berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, telah ditetapkan target Akses Air Min um Layak sebesar 100% (seratus persen) pada tahun 2019 b. untuk upaya perbaikan kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu, perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman termasuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu c. berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Penghasilan dart penghapusan secara mutlak piutang Negara nonpokok yang bersumber dart Pemberian Pinjaman termasuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang ditertma oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019. - 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521