Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2015

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Hak dan Kewajiban; c. Kewenangan Penyelenggara; d. Dokumen Kependudukan; e. Pendaftaran Penduduk; f. Pencatatan Sipil; g. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h. Blangko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Hak Akses; j. Pendanaan; k. Pelaporan; l. Sanksi Administrasi; m. Ketentuan Penyidikan; n. Ketentuan Pidana o. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Kuala

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Marabahan

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

26 Januari 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.10

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Bidang

Halaman ini telah diakses 773 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 2 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Adm Kependudukan(26-2-2015)...OK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Barito Kuala No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PERDA Kab. Barito Kuala No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan perkawinan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ayat (1) tentang penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Pepres No. 25 Tahun 2008; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri No. 1 tahun 2014; Perda Kab. Batola No. 19 Tahun 2008. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Hak dan Kewajiban; c. Kewenangan Penyelenggara; d. Dokumen Kependudukan; e. Pendaftaran Penduduk; f. Pencatatan Sipil; g. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h. Blangko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Hak Akses; j. Pendanaan; k. Pelaporan; l. Sanksi Administrasi; m. Ketentuan Penyidikan; n. Ketentuan Pidana o. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 39 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521