Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2014

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan: 3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; - Bagian Kesatu : Kedudukan - Bagian Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi 4. Unsur dan Susunan Organisasi; - Bagian Kesatu : Unsur Organisasi - Bagian Kedua : Susunan Organisasi 5. Tugas Unsur Organisasi; - Bagian Kesatu : Kepala Kantor - Bagian Kedua : Sub Bagian Tata Usaha - Bagian Ketiga : Seksi Pengadaan Barang - Bagian Keempat : Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Bagian Kelima : Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 6. Kelompok Kerja; 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 8. Tata Kerja; - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Pelaporan - Bagian Ketiga : Hal Mewakili - Bagian Keempat : Uraian Tugas Jabatan 9. Tata Hubungan Kerja; 10. Kepegawaian; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup. dan dilengkapi dengan lampiran‐lampiran, yaitu : 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Tapin

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tapin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Rantau

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

16 Juni 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.5

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tapin

Bidang

Halaman ini telah diakses 1099 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 05 TAHUN 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Tapin No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

pengadaan barang/jasa - ORGANISASI - TATA KERJA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tapin, perlu dibentuk Lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat Struktural dan berdiri sendiri, yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tapin. Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Perpres No. 54 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 7 Tahum 2006; Per. Menteri Kehutanan No. 13 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 17 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 57 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 1 Tahun 2014; Per. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2013; Per. Bupati tapin No. 9 Tahun 2011; Per. Bupati Tapin No. 2 Tahun 2014. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan: 3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; - Bagian Kesatu : Kedudukan - Bagian Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi 4. Unsur dan Susunan Organisasi; - Bagian Kesatu : Unsur Organisasi - Bagian Kedua : Susunan Organisasi 5. Tugas Unsur Organisasi; - Bagian Kesatu : Kepala Kantor - Bagian Kedua : Sub Bagian Tata Usaha - Bagian Ketiga : Seksi Pengadaan Barang - Bagian Keempat : Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - Bagian Kelima : Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 6. Kelompok Kerja; 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 8. Tata Kerja; - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Pelaporan - Bagian Ketiga : Hal Mewakili - Bagian Keempat : Uraian Tugas Jabatan 9. Tata Hubungan Kerja; 10. Kepegawaian; 11. Pembiayaan; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup. dan dilengkapi dengan lampiran‐lampiran, yaitu : 1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Tapin
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pasa saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521