Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Fungsi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Izin Mendirikan Bangunan; Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Slf); Pengawasan; Pelayanan Administrasi Imb; Pembongkaran; Insentif; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

12 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.2

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 7908 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2012 ttg Bangunan Gedung.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
PERDA Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Mencabut :

PERDA Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

Bangunan-Gedung
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat melakukan kegiatan dalam menunjang pembangunan Daerah, sehingga dapat mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dengan terpenuhinya persyaratan administrartif dan teknis bangunan gedung; bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, pengendalian dan terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna serta selaras dengan lingkungannya diperlukan pengaturan tentang Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan Bangunan Gedung berserta Izin Membangun Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud Dan Tujuan; Fungsi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Izin Mendirikan Bangunan; Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Slf); Pengawasan; Pelayanan Administrasi Imb; Pembongkaran; Insentif; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Jumlah Halaman: 30 hlm. Penjelasan: 9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521