Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2017

Penetapan Dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang menetapkan area atau wilayah yang termasuk dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah. Ini mencakup penentuan batas wilayah dan identifikasi kawasan yang akan mendapatkan prioritas pembangunan. Mengatur rencana pembangunan yang akan dilakukan di kawasan perdesaan tersebut. Ini mencakup jenis-jenis pembangunan yang akan dilaksanakan, seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Menyusun rencana rinci tentang perencanaan pembangunan, termasuk anggaran yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan alokasi dana untuk berbagai kegiatan pembangunan. Menyusun pedoman mengenai pelaksanaan pembangunan, termasuk jadwal pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat dapat tercapai dengan baik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

10 April 2017

Tanggal Pengundangan

10 April 2017

Tanggal Berlaku

10 April 2017

Sumber

BD 2017/NO.11

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 532 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 11-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Nunukan No. 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan

PENETAPAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2017/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:	Bahwa Kawasan Perdesaan perlu untuk dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut agar prioritas, jenis dan lokasi program pembangunan dapat terencana dan terarah pada capaian yang menjadi tujuan. Kabupaten Nunukan memiliki potensi kawasan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Perbatasan. Sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Perkebunan di Perbatasan Negara, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033. Peraturan ini mengatur tentang menetapkan area atau wilayah yang termasuk dalam kawasan perdesaan di Kecamatan Sebatik Tengah. Ini mencakup penentuan batas wilayah dan identifikasi kawasan yang akan mendapatkan prioritas pembangunan. Mengatur rencana pembangunan yang akan dilakukan di kawasan perdesaan tersebut. Ini mencakup jenis-jenis pembangunan yang akan dilaksanakan, seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan kegiatan ekonomi. Menyusun rencana rinci tentang perencanaan pembangunan, termasuk anggaran yang dibutuhkan, sumber pendanaan, dan alokasi dana untuk berbagai kegiatan pembangunan. Menyusun pedoman mengenai pelaksanaan pembangunan, termasuk jadwal pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat dapat tercapai dengan baik.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017. 71 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2017

Penetapan Dan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT