Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur perubahan atau penyesuaian terhadap rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang sudah disusun sebelumnya untuk tahun 2017. Beberapa aspek yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Perubahan Prioritas Pembangunan, Penyesuaian Program dan Kegiatan, Anggaran Pembangunan, Evaluasi dan Monitoring, Kolaborasi dengan Pihak Terkait

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara
Nomor
50
Bentuk
Peraturan Gubernur (Pergub)
Bentuk Singkat
Pergub
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Tanjung Selor
Tanggal Penetapan
28 September 2017
Tanggal Pengundangan
28 September 2017
Tanggal Berlaku
28 September 2017
Sumber
BD 2017/NO.50
Subjek
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 466 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mengubah :
  1. Pergub Prov. Kalimantan Utara No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan