Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat diberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Desa, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman bantuan keuangan khusus kepada Desa dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018.
Materi pokok :
- Bantuan keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
- Peraturan ini mengatur tujuan BKK, sasaran kegiatan BKK, mekanisme penggangaran BKK, penyelenggara BKK, pencairan BKK, Pelaksana kegiatan, monitoring dan evaluasi BKK, laporan pertanggungjawaban, sisa anggaran serta larangan BKK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2019.
Jumlah halaman : 14 HLM; Lampiran : 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 42 Tahun 2015
PERBUP Kab. Bantul No. 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kabupaten
Bantul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 19 Tahun 2020 ttg Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat
bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu
dilakukan modifikasi kegiatan yang dibiayai dengan
anggaran Bantuan Keuangan Khusus.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019.
Materi pokok : Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan sebagai berikut : Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambah 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIIA
dan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni
Pasal 20A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2020
tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas diperlukan pegawai yang memadai, professional dan berkualitas, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 A Tahun 2007, Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2008, Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2015 .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 79), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1)Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai non pegawai negeri sipil dengan masa kontrak paling lama 12 (dua belas) bulan. (2)Setelah masa kontrak selesai pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja. (3) Pengangkatan pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas; Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Bantul No. 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas
4 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Mencabut :
Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan
yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaan
evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2022/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga, pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 155 Tahun 2021sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2022;
Materi Pokok:
mengubah besaran nilai Pendapatan Transfer; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Desa; Pendapatan transfer antar daerah; Pendapatan Bagi Hasil; Bantuan Keuangan;Belanja operasi; Belanja pegawai; Belanja barang dan jasa; Belanja bunga; Belanja subsidi; Belanja hibah; Belanja bantuan sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2016
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pamong Desa
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Peraturan Daerah ini akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa, serta peran Camat sebagai Wakil Pemerintah Daerah dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
17 HLM; Penjelasan : 6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
