Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BB Tahun 2016 No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2019
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019, dipandang perlu meneta pkan Road Map
Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung 2016-2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a ter sebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Road Map
Reformasi Birokrasi Ka bu paten Temanggung 20 16-2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah -dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;Undang-Undang ,Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 201 1;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun
2016-2019 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hingga 5 (lima) tahun
kedepan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
54 hlm beserta Lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2016 No.11
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara yang telah di sepakati bersama
antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4826);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor
12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor
11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor
10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2011 Nomor 21);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor
26);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 66);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
9);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 59);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 44);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 53);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun
2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati
Temanggung Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 68);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 77 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD Tahun 2016 No 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan
publik, perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, tepat, cepat,
dan dapat dipertanggungjawabkan
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Publik, maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung
c. bahwa berdasarkan pertiml;>angan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor .. 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturaan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi tindakan atau dugaan
maladministrasi oleh pejabat publik yang dapat diadukan, yaitu:
a. penundaan berlarut;
b. penyalahgunaan wewenang;
c. bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut;
d. penyimpangan prosedur;
e. perbuatan melawan hukum;
f. korupsi, kolusi dan nepotisme;
g. intervensi;
h. lalai atas kewajiban;
i. tidak kompeten;
J· pemalsuan;
k. lain-lain tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
20 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2016 No 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Ru.mah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti karena sudah
tidak sesuai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umtun Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indobesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008,Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Permenpan/02/M.Pan /I/2007; Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
102/M.Pan/I/Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Repu blik lndonesia Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2007; Peratu.ran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
920/Menkes/Per/XII/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/11/1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ /III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
129/Menkes/SK/ll/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV /2005; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Ruang linglrup Peraturan Bupati ini adalah:
a. mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Sakit
Umum dengan RSUD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; dan
b . mengatur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, sistem
pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan dalam
penyelenggaraan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital By
Laws ) RSUD Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2016 No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan
Mengingat
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2005- 2025, dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun
kecmpat Rencana Jangka Mencngah Daerah Tahun 2013-
2018 di Tahun 2017, serta untuk menjarnin konsistensi
perencanaan pembangunan yang dilak sana kan melalui
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan, perlu
disusun Rencana Kerja Pemerin tah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 201 7;
b. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabu paten Temanggung
Tahun 2017;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 tahun 2008; Perda Kab temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 26 Thun 2012; Perda Kab temanggung No 1 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2016 No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa uotuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan petunjuk
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana clima.ksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelanti.kan, dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009;Peratutan Pemerintah Nomor 43 Ta,hun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015;Peratura:n Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 06) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Da.erah
Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
71 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2016 No. 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat; bahwa dalam rangka pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu adanya pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan SKM
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 79 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2016 No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 A ayat
(6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta dia tur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional maka perlu ditetapkan pengelompokan
kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional, komponen dana bagi hasil terdiri dari dana
bagi hasil yang bersumber dari APBN/Pemerintah Pusat
yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana bagi
hasil yang bersumber dari Pemerintah Provinsi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
komponen untuk menghitung Belanja Pegawai Negeri Sipil
Daerah meliputi gaji pokok, t1;?jangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan be'ras, dan tunjangan PPH Pasal 2, gaji
ke-13, dan _pembulatan gaji dan tidak termasuk_ gaji Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah, tunjangan umum dan acres;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah
Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 201 7;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang No-mor 42 Tahun
2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : kemampuan keuangan daerah.Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Daerah adalah
data APBD Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
