DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PDAM - PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN, JASA PRODUKSI DAN CUTI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2009/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi Dan Cuti Bagi Dewan Pengawas Dan Direktur PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Temanggung, maka Penghasilan, Jasa
Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti bagi Dewan Pengawas
dan Direktur PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa
Produksi dan Cuti bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM
'Tirta Agung" Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dewan pengawas, direktur, jasa produksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 690/16/Tahun 2007 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 79 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Tahun 2016 No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 A ayat
(6), Pasal 24E dan Pasal 29A ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta dia tur dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional maka perlu ditetapkan pengelompokan
kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional, komponen dana bagi hasil terdiri dari dana
bagi hasil yang bersumber dari APBN/Pemerintah Pusat
yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana bagi
hasil yang bersumber dari Pemerintah Provinsi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,
komponen untuk menghitung Belanja Pegawai Negeri Sipil
Daerah meliputi gaji pokok, t1;?jangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan be'ras, dan tunjangan PPH Pasal 2, gaji
ke-13, dan _pembulatan gaji dan tidak termasuk_ gaji Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah, tunjangan umum dan acres;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah
Ka bu paten Temanggung Tahun Anggaran 201 7;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang No-mor 42 Tahun
2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : kemampuan keuangan daerah.Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Daerah adalah
data APBD Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Tahun 2020 No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a . bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 19
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung, perlu diatur Penganggaran dan
Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan
Pengelolaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tah u n 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
18 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
11 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
14 Tahun 2019;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun
2017;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun
2019;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun
2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Anggaran Belanja Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada
Ketua DPRD. Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar
Rp.252 .000.000,- (dua ratus lima puluh ~l!a juta rupiah) dengan perincian:
a . Belanja langsung untuk belanja .. rumah tangga sebesar
Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah)
b . Belanja langsung untuk pembantu rumah tangga sebesar
Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan
pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum
kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerja
sama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan sumber daya daerah; bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan
peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
di Kabupaten Temanggung serta sesuai dengan tujuan
otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung
perlu melibatkan peran pihak lain melalui kerja sama
daerah yang sating menguntungkan sesuai peraturan
perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik lndonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Daerah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, subjek dan objek, bentuk KSD, TKKSD dan Sekretariat TKKSD, persetujuan DPRD, hasil kerja sama, badan kerja sama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2012.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2014
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2014 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peratu.ran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Nomor 13 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2014, Kabupaten Temanggung mendapat
tambahan bantuan keuangan;
b. bahwa tambahan bantuan keuangan bagi Kegiatan
Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud huruf a,
harus di tampung dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun
2014 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2014;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang
Pembentu.kan
Nomor 13 Tahun 1950
Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
tentang
dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peratu.ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan. Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor· 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah se bagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Perubahan. Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2007 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua ·Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Dae rah Ka bu paten
Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 16 Tahun 20_08 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2009 tentartg Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 20l 1 Nomor 8);
Peraturan Daerah -Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2011 ten tang Pajak bumi dan bangunan Perdesan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Ka bu paten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2011 ten tang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten . Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Dae rah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031(Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1,
Lembaran Daerah Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebetsihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 3);58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2012 tentan~ Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6);
Peraturan Daerah · Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12);67. Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor· 13);
Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran- Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 44 );
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2014 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun_2014 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2014;
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang : Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 Nomor 35) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35
Tahun 2014 diubah
195 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 500/29 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi yang
responsif, efektif dan efisien, perlu adanya koorsinasi dan
sinkronisasi program pembangunan; bahwa untuk ncapai hasil yang maksimal, perlu disusun
langkah-langkah untuk mencapai keselarasan, keharmonisan,
dan sinergi di antara stakeholders pembangunan di bidang
ekonomi; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Koordinasi Pembangunan Bidang
Ekonomi Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang acuan yang harus
dipedomani untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program
pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2006.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penempatan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan dan Tata Cara
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
menyatakan bahwa Rencana Penempatan dan
Persebaran Menara Telekomunikasi diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Penempatan dan
Persebaran Menara Telekomunikasi di Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINF0/3/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rekomendasi, pembangunan menara buku dan penempatan BTS, penempatan lokasi menara bersama, penggunaan dan pelaporan menara, pemeliharaan menara telekomunikasi, pengawasan, pengenalian dan perlindungan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, LD Tahun 2013 No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
ABSTRAK:
Bahwa kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan, dan
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud Peraturan Bupati ini sebagai landasan bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan/melakukan pengelolaan kekayaan desa secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kekayaan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun
2008 Kabupaten Temanggung) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2001 No.56
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya dengan tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih ada sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, pembangunan nasional, Daerah dan Desa. Berdasarkan Pasal Ill Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan mengenai Pelestarian dan Pengembangan Adat lstiadat di Tingkat Desa I Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peran dan fungsi lembaga adat di tingkat desa atau kelurahan, melestarikan adat istiadat, dan mendukung pembangunan serta ketahanan nasional. Lembaga adat harus mencapai stabilitas nasional dalam berbagai bidang. Keberadaan adat istiadat diarahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan melalui keputusan, mencakup nama, jenis kegiatan, tugas pokok, dan fungsi. Sumber keuangan lembaga adat harus digunakan untuk kegiatan adat. Kewajiban lembaga adat melibatkan pemeliharaan dan pemajuan adat istiadat sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Dilarang melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah Daerah, Desa, dan masyarakat, serta melanggar peraturan dan nilai-nilai agama.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2001.
9 hlm beserta Penjelas
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2010 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Lurah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan, maka perlu diatur tentang pelimpahan
sebagian urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada
Lurah.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengatur pelimpahan urusan pemerintahan dari Kabupaten Temanggung kepada Lurah, termasuk kedudukan, tugas, wewenang Lurah, jenis pelimpahan urusan pemerintahan, dan pembinaan serta pengawasan oleh Bupati. Pelaksanaan tugas Lurah disesuaikan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, dengan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati atau Camat, serta dapat diukur melalui penilaian dalam kegiatan lomba Kelurahan dengan kemungkinan pemberian penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
21 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
