WARUNG INTERNET - PENGELOLAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Warung Internet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian,
pengawasan, dan guna terwujudnya
jasa warung internet yang berkualitas,
berdayaguna, berdampak positif, dan
tidak menyalahgunakan nilai-nilai
agama dan sosial budaya bagi
masyarakat dalam mengakses
informasi dan komunikasi, perlu
mengatur pengelolaan, pengendalian,
dan pengawasan warung internet di
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan,
Pengendalian, dan Pengawasan
Warung Internet;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, klasifikasi warnet, standarisasi kelayakan warnet, perizinan warnet, pengawasan, pengendalian dan penutupan warnet, peran serta masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kudus No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional dan mandiri, maka kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang saat ini masih menjadi bagian dari Tugas dan Fungsipada Bagian Pengendalian Pembangunan dan bersifat Ad Hoc perlu ditingkatkan menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah yang berdiri sendiri;
b. bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel pembentukan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Kudus layak membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berdiri sendiri;
c. bahwa dengan dibentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjadi Bagian tersendiri sebagaimana dimaksud huruf b, diharapkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terselenggarasecara efisien dan efektif;
d. bahwa dengan dibentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi Serta Tata KerjaSekretariat Daerah, Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Dan Inspektorat DaerahKabupatenKudus;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf cdanhurufd, perlu menetapkanPeraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal;
7. Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus;
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut :
- Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Pasal 3)
- Tugas dari Subbagian Pemerintahan (Pasal 11)
- Tugas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pasal 19)
- Fungsi Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pasal 20)
- Bagian dari Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pasal 21)
- Tugas dari Bagian PerekonomiandanAdministrasi Pembangunan (Pasal 22)
- BagianPerekonomiandanAdministrasi Pembangunan (Pasal 23)
- Tugas dari Subbagian Perekonomian (Pasal 24)
- Tugas dari Subbagian Administrasi Pembangunan (Pasal 25)
- Tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 26)
- Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 27)
- Tugas Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 28)
- Tugas Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 29)
- Tugas Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik (Pasal 41)
- Tugas Bagian Perlengkapan dan Keuangan (Pasal 43)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus
11 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan upaya penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan toko maupun usaha mikro, kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang dengan serasi dan saling menguntungkan;
b. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Kudus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
22. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang :
- Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian istilah yang dipergunakan dalam Perda.
- Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan Perda.
- Klasifikasi Toko Swalayan yang terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan.
- Penyelenggaraan Toko Swalayan.
- Kewajiban dan Larangan bagi pelaku usaha toko,
- Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Toko Swalayan.
- Sanksi Administratif.
- Ketentuan Penyidikan.
- Ketentuan Pidana.
- Ketentuan Peralihan.
- Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik
menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup
kabupaten; bahwa guna pengendalian dan kelancaran pelaksanaan
penelitian di wilayah Kabupaten Kudus perlu mengatur
pedoman penerbitan rekomendasi penelitian di
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, mekanisme permohonan, penerbitan rekomendasi penelitian, kewajiban dan hak peneliti, sanksi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, klasifikasi pedagang kaki lima, penataan pedagang kaki lima, tandadaftar usaha pedagang kaki lima dan kartu identitas pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima, monitoring, evaluasi dan pelaporan, tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan, sanski administratif, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
RSUD Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah serta dalam rangka kelancaran pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi
Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 / PMK.05 /2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan/atau jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK .05/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981 /MENKES/ SK /XII/ 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendapatan BLUD, pengelolaan dana APBD/APBN, pengelolaan dana BLUD, pengelolaan barang APBD/APBN, pengelolaan barang BLUD, kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2015.
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, atas dasar Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Bupati berkewajiban untuk menyusun Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2017 merupakan penyajian
rincian Laporan Realisasi Anggaran yang bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ,
ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan , kepatutan dan manfaat
Untuk masyarakat; bahwa dengan ditetapkannya Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017
diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan dan
mengevaluasi alokasi sumber dana serta menyajikan
akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas
sumber daya yang dikelola; bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Kudus TA 2017, perlu menetapkan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KAb Kudus TA 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1977; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Thaun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpes No 54 Tahun 2010; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 36 tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permenkes No 59 Tahun 2014; Permendagri No 52 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2007; Perda Kab Kudus No 4 Tahun 2016; Perda Kab Kudus No 20 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 7 Tahun 2018; Perbup Kudus No 27 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang LRA TA 2017 dan lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Bam pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan, telah ditetapkan Peraturan Biipati Kudus Nomor
16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Kudus; bahwa guna efektivitas pelaksanaan penerimaan peserta
didik bam dan menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tanggal 25 Januari 2022 Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022
perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor
16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Bam pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Kudus, perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
humf a dan humf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 16
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Bam pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021; Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 36, penghapusan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kudus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 46 Tahun 2015
PASIEN PSIKIATRI - PROGRAM STRATEGI MENURUNKAN ANGKA READMISI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2015/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Strategi Menurunkan Angka Readmisi Pasien Psikiatri
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat
merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintah daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus
khususnya pelayanan kesehatan jiwa untuk
menurunkan angka readmisi pasien psikiatri, perlu
dilaksanakan kegiatan inovasi berupa program strategi
menurunkan angka readmisi pasien psikiatri; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam
rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat
melakukan inovasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang program semarpatri, tim semarpatri, monitoring dan replikasi program semarpatri, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadlian, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, telah diundangkan Perbup Kudus No 49 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab Kudus TA 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Kudus No 24 Tahun 2020 tetang Perubahan Keempat atas Perbup Kudus No 49 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab Kudus TA 2020; bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari APBN dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jateng serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, maka berdasarkan ketentuan Romawi V angka 28 Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, mengamanatkan bahwa dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukkannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kelima atas Perbup Kudus No 49 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kelima atas Perbup Kudus No 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab Kudus TA 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 tahun 2014; UU No 2 Tahun 2020; PP No 7 Tahun 1977; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2017; PP No 54 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 36 tahun 2019; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 87 tahun 2014; Perpres No 16 tahun 2018; Perpres No 82 tahun 2018; Perpres No 54 Tahun 2020; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permenkes No 52 Tahun 2016; Permenkeu No 96/PMK.05/2016; Permendikbud No 8 Tahun 2017; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 33 Tahun 2019; Permenkeu No 8 Tahun 2020; Permenkeu No 19 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permenkeu No 35/PMK.07/2020; Permenkeu No 36/PMK.07/2020; Permenkeu No 76 Tahun 2020; Perda Prov Jateng No 17 Tahun 2019; Perda Kab Kudus No 3 tahun 2007; Perda Kab Kudus No 19 Tahun 2017; Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2019; Perbup Kudus No 26 Tahun 2017; Perbup Kudus No 49 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Lampiran 1 dan Lampiran II, Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
