Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERWALI NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis PEngelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD belum memenuhi dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada penambahan Pasal 9A; Pasal 9B; Pasal 29A dan PAsal 29B
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
Perwali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 81
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU GAS
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
201 7 ten tang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan
ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan
W alikota ten tang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Blitar.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan walikota ini mengatur mengenai pembentukan,
kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi
dan tata kerja unit pelaksana teknis pada
dinas kesehatan kota blitar meliputi UPT Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda); UPT Puskesmas;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan W alikota ini,
maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Togas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGAWASAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
bahawa Perwali Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengawasan karsipan, maka perlu dilakukan pencabutan dan sekaligus pengaturan kembali sesuai peraturan perundang-undangan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pelaksanaan atas pelaksanaan pemnyelenggaraan kearsipan; pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan; pembentukan tim kearsipan daerah; prosedur pengawasan kearsipan; LAKE; LAKI; dan LHM
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
mencabut Perwali Nomor 55 Tahun 2017
29 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya rekomendasi
Gubemur Jawa Timur tentang pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah pemerintah Kota Blitar, perlu
dilakukan penataan kembali kelembagaan Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu mencabut Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun
2016 tentang Kedudukan, susunari organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas,
sesuai dengan rekomendasi Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan
Pem.erintah Kota Blitar.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Namar 4 Tahun 2016
Peraturan walikota ini mengatur megenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
unit pelaksana teknis di lingkungan pemerintah
kota blitar,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku
a. Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor Nomor 28 Tahun
2014 tentang Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan lnformatika Kota Blitar Berita Daerah Kota Blitar Tahun
2014 Nomor 28)
b. Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014
tentang Togas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan
dan Petemakan Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor
34)
c. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 80) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERWALI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGA S PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKA OLEH PEMDA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang uru dan Dosen serta untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, maka Pemerintah Kota Blitar dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sebagai jaminan keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme penunjukan guru pengganti dengan didukung pemberian jasa kerja bantuan penunjang tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Perwali Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantyuan Penunjang Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, maka perlu dilakukan perubahgan sesuai peraturan perundang-undangan
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 83
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Walikota Blitar
nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat
Daerah Kota Blitar, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar nomor 78
Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota
Blitar, dipandang sudah tidak sesuai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dengan
Peraturan W alikota ..
Dasar peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
peraturan walikota tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
sekretariat daerah
meliputi antara lain ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian dan tugas fungsi ; tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 78);
b. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Blitar nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 52)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
jumlah 38 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/Menkes/SK/XII/ 2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit;
4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A) ; 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar; 21. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422. 0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
Peeraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; akuntansi, pelaporan dna pertanggungjawaban; ketentuan lain-lain; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 84
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah
sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional melalui pemberian
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian perlu diatur secara khusus;
c. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
merubah peraturan walikota tentang tugas pokok fungsi dan
tata kerja RSD Mardi W aluyo dengan Peraturan Walikota.
Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; 2. Undang-Undang 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 10 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PERIV2011; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan peraturan walikota tentang tugas pokok fungsi dan
tata kerja RSD Mardi Waluyo dengan Peraturan Walikota. memuat antara lain: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
mengubah peraturan walikota blitar nomor 42 tahun 2014 tentang tugas pokok fungsi dan
tata kerja RSD Mardi Waluyo
jumlah 8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 85, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 85
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah perlu dilakukan Perubahan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Inspektorat Daerah dengan Peraturan Walikota.
Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Inspektorat Daerah dengan Peraturan Walikota.
memuat antara lain:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah; 2. Di antara Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 4 Adan Pasal 4 B; 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditamhah satu huruf; 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf; 5. Ketentuan 12 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf; 6. Di antara Ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 12 Adan 12 B; 7. Di antara Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 1 7 A;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
mengubah Peraturan
Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Inspektorat Daerah dengan Peraturan Walikota.
jumlah 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
