pembentukan - badan - pertimbangan - penjatuan - hukuman - disiplin - pegawai - negeri - sipil - di - lingkungan -pemerintah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan dan/atau menetapkan penjatuhan hukuman disiplin uintuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin maka perlu menetapkan Perbup Pangandaran tentang pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU no. 12 Tahun 2011; Uu no. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2011; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 tahun 2013; Permendagri No. 80 TRahu8n 2015; Perbup Pangandaran no. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Tugas Pokok Dan Fungsi,Keanggotaan, Kesekretariatan, Persidangan Dan Mekanisme pengambilan Keputusan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018
kewenangan - desa - berdasarkan - hak - asal - usul - dan - kewenagan - lokal - berskala - desa - di - kabupaten - pangandaran
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2018/53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 12 tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, Mekanisme Pelaksnaaan Kewenangan Desa, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa, Pendanaan, Pungutan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016
tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - inspektoRAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2016/50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran JNo. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup Pangandaran maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2014
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - kesehatan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2014/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tata kerja unsurt organisasi dinas kesehatan telah diatur dan ditetapkan dslam Perbup Pangandaran No. 10 Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan pasl 83 Perbup Pangandaran no. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas kesehatan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; Uu No. 5 Tahun 2014; PP No. 1 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri no. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007;Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
13 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa merupakan pedoman dalam menentukan kepala desa definitif dan atau menetapkan penjabat kepala desa sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka perlu ditetapkan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Pangandaran No. 11 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2014
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - badan - perencanaan - pembangunan - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2014/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa tugas, fungsi, dan tta kerja unsur organisasi badan perencanaan pemda telah diatur dan ditetapkan dengan Perbup Pangandaran No. 17 Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentatng tugas, fungsi, dan tata kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 69 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peermendagri No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 56 Tahun 2016
tugas - Pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - sosial - pemberdayaan - masyarakat - dan - desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri RI No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
31 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 3 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - tempat - rekreASI - DAN - OLAHRAGA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
ABSTRAK:
Bahwa retribyusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekriasi dan Olah Raga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 T%ahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 33 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009; Uu No. 28 Tahu7n 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Trahun 2015; Perda Kab.Pangandaran No. 3 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuanh Umum, trempat Rekreasi Dan Olahraga, Golongan Kriteria Dan Klasifikasi Tempat Rekreasi, Klasifikasi Tempat Rekriasi, Tarif Retribusi, Pembayaran Dan Penyetoran Retribbusi, Pengurangan Kerinagnan Dan Pembebasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014
dewan - ketahanan - pangan - kabupaten - pangandaran
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD 2014/No.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kab. maka perlu menetapkan Perbup tentang Dewan Ketahanan Pangan Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Uu No. 12 Tahun 2008; UUNo. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 68 Tahun n2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perprs No. 83 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pembentukan Tugas Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2014.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 81 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 7 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuasn Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; P No. 58 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2008; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres RI No. 97 Tahun 20145; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda No. 7 tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 27 Tahun 2014; Perbup Panmgandaran No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umunm, Pemungutan Retribusi, Tata Cara pembayaran Dan Penangsuran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Pelaksaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
