- BATAS - GANTI UANG -PERSEDIAAN - PADA - PELAKSANAAN- ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA DAERAH -TAHUN ANGGARAN 2016-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan SKPD dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 1 TAHUN 2016 tentang Besaran uang Persediaan SKPD dan batas ganti uang persediaan pada pelaksanaan APBD TA 2016, telah diaturbesaran uang persediaan SKPD , seiring dengan membaiknya kondisi kas daerah, besaran uang persediaan SKPD perlu ditingkatkan guna percepatan pelaksanaan kegiatan, untuk itu dipandang perlu Perubahan atas peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Besaran uang Persediaan SKPD dan batas ganti uang persediaan pada pelaksanaan APBD TA 2016
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 tahun 2004, UU No 33 tahun 2004, UU No 23 tahun 2014, sebagaimana telah bwberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015, PP No 109 tahun 2000, PP no 58 tahun 2005, PP No 71 tahun 2010, Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagi No 37 tahun 2014, Perda Kabupaten Muara Enim No 15 tahun 2004, Perda Kabupaten Muara Enim No 10 tahun 2015, Perda No 2 tahun 2016, Perda No 3 tahun 2016,
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : besaran uang persediaan SKPD ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 31 Tahun 2016
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
PERBUP Kab. Muara Enim No. 9 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Keenam Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Lampiran VI dan Lampiran XXXIII angka 6
PERBUP Kab. Muara Enim No. 8 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Bagian Keempat Badan Pendapatan Daerah Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Lampiran IV dan Lampiran XXXIII angka 4
PERBUP Kab. Muara Enim No. 7 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Ketiga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Lampiran III dan Lampiran XXXIII angka 3
PERBUP Kab. Muara Enim No. 6 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 2 huruf b, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, serta Lampiran II
PERBUP Kab. Muara Enim No. 5 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Lampiran I, dan Lampiran XXXIII Angka 1
PERBUP Kab. Muara Enim No. 34 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Ketiga Puluh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Lampiran XXX, dan Lampiran XXXIII angka 30
PERBUP Kab. Muara Enim No. 33 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagian Kedua Puluh Sembilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Lampiran XXIX, dan Lampiran XXXIII angka 29
PERBUP Kab. Muara Enim No. 32 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Bagian Kedua Puluh Enam Dinas Ketahanan Pangan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXXIII angka 26
PERBUP Kab. Muara Enim No. 31 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kedua Puluh Delapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 Pasal 90, Lampiran XXIII, dan Lampiran XXXIII angka 22
PERBUP Kab. Muara Enim No. 30 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagian Kedua Belas Dinas Pernanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Lampiran XII, dan Lampiran XXXIII angka 12
PERBUP Kab. Muara Enim No. 29 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Keempat Belas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Lampiran XIV, dan Lampiran XXXIII angka 14
PERBUP Kab. Muara Enim No. 28 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Bagian Ketujuh Belas Dinas Perdagangan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Lampiran XVII, dan Lampiran XXXIII angka 17
PERBUP Kab. Muara Enim No. 27 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bagian Kesebelas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Lampiran XI, dan Lampiran XXXIII angka 11
PERBUP Kab. Muara Enim No. 26 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Bagian Kedua Puluh Delapan Dinas Perhubungan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXXIII angka 28
PERBUP Kab. Muara Enim No. 25 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bagian Kedelapan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Lampiran VIII, dan Lampiran XXXIII angka 8
PERBUP Kab. Muara Enim No. 24 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian Ketiga Belas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Lampiran XXVII, dan Lampiran XXXIII angka 27
PERBUP Kab. Muara Enim No. 23 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bagian Ketiga Belas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Lampiran XIII, dan Lampiran XXXIII angka 13
PERBUP Kab. Muara Enim No. 22 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bagian Kedua Puluh Empat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Lampiran XXIV dan Lampiran XXXIII angka 24
PERBUP Kab. Muara Enim No. 21 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Kedelapan Belas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Lampiran VII, dan Lampiran XXXIII angka 7
PERBUP Kab. Muara Enim No. 20 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Kedelapan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Lampiran X, dan Lampiran XXXIII angka 10
PERBUP Kab. Muara Enim No. 19 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Bagian Kesembilan Belas Dinas Perkebunan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Lampiran XIX, dan Lampiran XXXIII angka 19
PERBUP Kab. Muara Enim No. 18 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Bagian Kedua Puluh Lima Dinas Perikanan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Lampiran XXV, dan Lampiran XXXIII angka 25
PERBUP Kab. Muara Enim No. 17 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura dan Peternakan Bagian Kedelapan Belas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Lampiran XXXVIII dan Lampiran XXXIII angka 18
PERBUP Kab. Muara Enim No. 16 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Bagian Kedua Puluh Satu Dinas Ketenagakerjaan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Lampiran XXI, dan Lampiran XXXIII angka 21
PERBUP Kab. Muara Enim No. 15 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Bagian Kedua Pulih Dinas Sosial Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Lampiran XX, dan Lampiran XXXIII angka 20
PERBUP Kab. Muara Enim No. 14 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Keenam Belas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Lampiran XVI, dan Lampiran XXXIII angka 16
PERBUP Kab. Muara Enim No. 13 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Bagian Kesembilan Dinas Kesehatan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Lampiran IX dan Lampiran XXXIII angka 9
PERBUP Kab. Muara Enim No. 12 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Bagian Kedua Belas Dinas Lingkungan Hidup Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Lampiran XII dan Lampiran XXXIII angka 12
PERBUP Kab. Muara Enim No. 10 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bagian Kelima Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pasal 9, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Lampiran V dan Lampiran XXXIII angka 5
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Muara Enim No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan
PERBUP Kab. Muara Enim No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketıga
Atas Peraturan
Bupatı
Nomor
31 Tahun
2016
Tentang
Susunan,
Kedudukan,
Tugas
Fungsı
Dan Struktur
Organısası
Inspektorat,
Satuan
Polısı Pamong
Praja,
Dınas,
Badan,
Kecamatan
Dan
Kelurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Orginisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan Dan Kelurahan
ABSTRAK:
dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Susunan, Kedudukan, Tugas
Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai pembentukan OPD dan keluarahan; kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi pada OPD, kecamatan, kelurahan, dan jabatan fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut:
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2008
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 38 Tahun 2008
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 40 Tahun 2008
- Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 41 Tahun 2008
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 24 Tahun 2016
PERBUP Kab. Muara Enim No. 38 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain
ABSTRAK:
Untuk menunjang kepentingan kedinasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu menetapkan Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.5 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.113/PMK.05/2012; Perda Kabupaten Muara Enim No.10 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup perjalanan dinas yang meliputi perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah. Diatur juga mengenai prinsip perjalanan dinas, yakni: selektif; ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; efisien; dan akuntablitas. Selain itu juga diatur surat perintah tugas dan surat perintah perjlanan dinas; biaya perjalanan dinas; pembayaran biaya perjalanan dinas; dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.62 Tahun 2014.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2016
- PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN- DAN - BELANJA DAERAH -TAHUN ANGGARAN 2016-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905i501/SJ tanggal 77 Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD TA 2016, agar melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 mendaiului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja
dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar hukum peraturan inin adalah : UUg Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 20O4; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2OO5; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 137 Tahun 2015; Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perdagri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11; Peral,ura/l Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015.
Materi pokok peraturan ini adalah : rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
