Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BD. 2020/ No 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak;
b. bahwa agar penanganan perlindungan anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik, maka perlu dibentuk Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, layanan, tugas dan tujuan, susunan organisasi, keanggotaan, keanggotaan, tata kerja, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71
ayat (5), Pasal 72 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Peraturan
Daernh Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kuta Semarang, maka pcrlu
menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturari Daerah
dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk
Pelaksanaan Retribusi Pe1ayanan Pcrsampahan/
Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/ atau
Penyedotan Kakus di Kota Semarang;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tuhun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang undang Nmnor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan penyelesaian pembayaran, bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melakaanakan ketentuan Pasal 71 ayat
(5Lpasal 72 ayat (5), Pasal 7.5 ayat (2).dart Pasal 85 ayat (3)
Peraturan Daerah ·Kata Semarang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu
menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertirnbarrgarr dirnaksud dalam huruf a,
dan · huruf b, rnaka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor di. Kata. Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Uildang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pernerinta h Nomor 16 Tahun 1976,Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerirrtnh Nomor 55 Tahun 2012,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kot.a Semarang Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, wajib retribusi, tata cara pemungutan retribusi, tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD serta penyelesaian untuk pembayaran, tata cara pemeriksaan retribusi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Mengubah pasal 11 Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016, Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengubah Pasal 11 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang potongan atas ketidakhadiran pegawai dalam pelaksanaan hari kerja beserta pengecualiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Walikota Semarang
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan
Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
perizinan dan non perizinan melalui Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS-RBA),
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 88
Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran – Daftar Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 diubah.
69 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi non tunai di
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, diperlukan
pembenahan prasarana dan sarana pada Perangkat
Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi
Non Tunai perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 13 mengenai Penerapan Sistem Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Non Tunai
dalam APBD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 53 Tahun 2018 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengenai bukti lulus uji kendaraan bermotor diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengubah ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu tentang perubahan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Tarif retribusi Pengujian, Pelayanan Rekomendasi untuk Numpang Uji Keluar Wilayah, Pelayanan Numpang Uji Masuk dan Pelayanan Mutasi Uji Masuk dan Pelayanan Mutasi Uji Keluar atau surat keterangan cabut berkas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4B Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 ayat (3) Undang
undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
menjamin terscdianya angkutan umum untuk orang dan/atau
barang dalam wilayahnya; bahwa pembebanan biaya cetak kartu sistem e-ticketing pada
. Jayanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dirasakan
memberatkan masyarakat pengguna maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarip
Bus Rapid Transit (RRT) Trans Semarang perlu ditinjau .
kembali; bahwa berdasarkan . pertimbangan sebagaimana dimaksud
diatas, maka perlumembentuk Pcraturan Walikota Semarang
tentang Tarip Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 551.2/147;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tarif, sistem e-tiketing.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2014.
Peraturan Walikota semarang Nomor 46 Tahun 2013 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 27B Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah
Dengue, maka perlu dibuat petunjuk
pelaksanaanya;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota
Semarang ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam
Berdarah Dengue;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewenangan walikota,tata cara, penetapan besarnya bantuan dan persyaratan mendapatkan bantuan biaya bila terjadi KLB DBD, pelaporan, sanksi administrasi dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Secara Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan. Tanggungjawab dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) yang selama ini dilakukan secara
manual atau of line perlu diubah secara on line atau secara elektronik;
b. bahwa .sehubungan dengan pelaksanaan proses pencairan dana Anggaran Bclanja Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalarn huruf a perlu mengatur tata cara pencairan dana dimaksud dengan Peraturan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a clan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikola Semarang tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang secara Elektronik.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 ,Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemeriritah Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 50 Tahun 1992, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Da Iarn Negeri Nornor 55 Tahun 2008, Permendagri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, proses penerbitan SPM secara elektronik, proses penerbitan SP2D secara elektronik, prosedur penggunaan pin PPSPM dan pin PPSP2D,bentuk dan jenis formulir, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
