Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf
c Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi
masyarakat dalam kegiatan musyawarah
perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan, penentuan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana lokal kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan
melalui musyawarah pembangunan kelurahan; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug
Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Semarang Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan dan tujuan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, tahapan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, peserta rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, pembiayaan rembug warga, musrenbangkel dan musrenbangcam, kerangka anggaran kegiatan pembangunan hasil musrenbangkel dan musrenbangcam, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
163 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Semarang Nomor
75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi
pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 75
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Semarang, perlu disesuaikan
dengan kondisi saat ini; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Semarang perlu ditunjau kembali; bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor
75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 diubah.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemko Semarang, perlu menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemko Semarang; bahwa Perwal Semarang No 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lignkungan Pemko Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemko Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 61 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permenkominfo No 10/PER/M.KOMINFO/07/2010; Permendagri No 3 Tahun 2017; Perkominfo No 1 Tahun 2010; Perkominfo No 1 Tahun 2010; Perkominfo No 1 Tahun 2017; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 76 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pelayanan informasi publik, ruang lingkup, hak dan kewajiban, struktur organisasi PPID, mekanisme permohonana informasi dan dokumentasi, kalsifikasi informasi publik, informasi yang wajib disedikan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, tata cara pengklasifikasian informasi publik, pengujian konsekuensi, prosedur keberatan dan penyelesaian sengketa informasi, LLID.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2012 dicabut.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tahapan persiapan pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan olch Walikota, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan
dan dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi
pem bangunan untuk kepentingan umum berjalan lebih
efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 4g Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Persiapan Pcrrgadaari Tarrah Bagi Pcmbangunan Untuk
Kepentingan Urnum pr~rh1 ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Persiapan Pengada.an Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
UndangUndang Nornor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1961,Undang-Undang Nnmor J2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nornor 40 Tahun 1996, Pcraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013,Pcraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 dan Peraruran Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2013
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tim persiapan, tim kajian keberatan, tata cara penetapan lokasi dan biaya operasional dan biaya pendukung
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 1A Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu diatur tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban bantuan dimaksud;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggung- jawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 TAhun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAhun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2008.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
menetapkan standar pelayanan yang diberikan
Kecamatan di Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
{PATEN)di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010,Peraturan Daerah Kota Semarang N omor 5 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip penyelenggaraan paten, jenis pelayanan, penyelenggaraan paten, sarana dan prasarana,pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, penanganan pengaduan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan pengelolaan
keuangan daerah khususnya berkenaan dengan Lurah
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka Peraturan
Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang, perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Semarang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis
Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT),
Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012; Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2018 diubah.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 3A Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSDP SPAM) Kota Semarang Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air
minurn, perlu dilakukan pengembangan sistem air
minum yang bertujuan untuk membangun,
memperluas, dan/ a tau meningkatkan sistem fisik
(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen,
keuangan, peran serta masyarakat dan hukum)
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air
minum masyarakat yang memenuhi syarat kualitas,
syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat
keterjangkauan; bahwa berdasarkan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 36
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015
tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah
Kota Semarang perlu menyusun dan menetapkan
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun
sekali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Tentang Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (KSDP SPAM) Kota Semarang Tahun
2016-2021;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Repu blik Indonesia Nomor 122 Tahu.n 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 /PRT /M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 ; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang KSDP SPAM, dan sistematikanya,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
33 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
c. Dihapus;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Pada retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Dipungut terhadap menara telekomunikasi yang berijin.
Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 8A Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa perubahan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan akan mcmpengaruhi nilai ketetapan pajak dan batas pemberian stimulus,
rnaka Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemberiao Stimulus Bcrupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2018.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2011.
Peraturan ini memuat mengenai pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan berupa stimulus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
