Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendapatan Desa yang diperoleh Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah, dan melakukan penghentian penerimaan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini serta memasukkan ke dalam rekening kas Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
Peraturan yang ducabut adalah Perda Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa
21 HLM; Penjelasan : 9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
ABSTRAK:
Agar dana penguatan modal dapat berjalan lebih optimal, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal berkaitan dengan sasaran, dasar pertimbangan pemberian pinjaman, dan persyaratan permohonan dana penguatan modal.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 12 Seri D), Ketentuan Pasal 3 huruf d ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10, angka 2 huruf f dihapus, angka 3 huruf f diubah; angka 9 huruf b Pasal 4 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1; Pasal 6 angka 1, angka 3, dan angka 5 huruf b ayat (2), huruf j ayat (2), huruf k ayat (2), huruf d dan huruf e ayat (3) diubah, huruf c ayat (3) dihapus; Pasal 13 ayat (1) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal
9 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 28 Tahun 2016
PERBUP Kab. Sleman No. 31 Tahun 2015 tentang Seleksi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Menduduki Jabatan Administrator
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014.
Pada Peraturan ini diatur tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Panitia Seleksi, Persyaratan Seleksi, Tahapan Seleksi, Jenis Seleksi (Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, dan Tes Kesehatan), dan Hasil Seleksi. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan setara dengan eselon Iia dan Eselon IIb. Pemerintah Daerah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan seleksi jabatan secara terbuka atau melalui pergeseran jabatan yang setara. Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Yang Menduduki Jabatan Administrator
15 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 84 Tahun 2016
DINAS PERHUBUNGAN - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2016/NO.84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan, serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi); Bidang Lalu Lintas (Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas); Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan (Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Penerangan Jalan Umum); Bidang Transportasi (Seksi Angkutan dan Terminal, Seksi Keselamatan Transportasi); Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja Dinas; Kepala Dinas; Sekretaris; Satuan Organisasi, serta Kepegawaian. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
16 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 91 Tahun 2016
DINAS KEBUDAYAAN - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2016/NO.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan, serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada peraturan ini diatur tentang Dinas Kebudayaan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam peraturan ini diatur pula mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi, Bidang Kesenian, Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, dan Kepegawaian. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan, perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kebudayaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pelaksanaan kesekretariatan dinas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan izin Penelitian Izin Kuliah Kerja Nyata dan Izin Praktek Kerja Lapangan Secara Online
ABSTRAK:
Ketentuan penyelenggaraan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan telah diatur dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan, namun untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan perlu diselenggarakan pelayanan perizinan secara online. Selain itu, pelayanan perizinan secara online juga mendukung Kabupaten Sleman sebagai smart regency perlu mengembangkan pelayanan perizinan secara online.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Ketentuan, Tata Cara, Petugas, Penyerahan Izin, Pengembangan Jaringan, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Online. Perizinan online diselenggarakan bagi pemohon izin di wilayah Daerah serta meliputi rekomendasi penelitian, izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL.Perizinan online dilakukan melalui akses ke www.slemankab.go.id. Perizinan online tidak dikenakan biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2017.
12 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar, Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 95 Tahun 2016
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2016/NO.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi), Bidang Perindustrian (Seksi Pengembangan Produksi Industri, Seksi Pengembangan Usaha Industri, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri), Bidang Usaha Perdagangan (Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan, Seksi Distribusi dan Pemasaran, dan Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan), Bidang Pengelolaan Fasilitas Perdagangan Tradisional (Seksi Keamanan dan Kebersihan Perdagangan Tradisional, Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan Tradisional, Seksi Retribusi Perdagangan Tradisional), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional (Seksi Pembinaan Perdagangan Tradisional, Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional, Seksi Penataan Perdagangan Tradisional), Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Tata Kerja (Dinas, Kepala Dinas, Sekretaris, Satuan Organisasi), serta Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
20 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 60 Tahun 2016
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2016/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis, serta untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPT pada dinas dan UPT pada badan diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat, Kedudukan , Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Uraian Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tata Kerja. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Mayarakat
9 HLM;-
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
