Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Bahwa sehubung dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kab. Bandung No. 1 tahun 2011 maka perlu menetapkan Perbu Bandung tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hiburan
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebgaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007;UU No. 17 tahun 1997; Uu No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 19 tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 tahun 2010; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kab. Daerah Tinggi II Bandung No. VII Tahun 1985; Perda kab. Bandung No. 6 Tahun 2004; Perdakab Bandung No. 2 tahun 2007; Perdakan Bandung No. 17 Tahun 2007; Perdakab Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perdakap Bandung No. 12 Tahun 2010; Perdakab Bandung No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Tarif data Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Dan Kewenangan Pemunggutan , Mekanisme Tata Cara Pemunggutan , Penatausahaan, Jenis Formulir, Dan Ketentusn Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2011.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2017
lih - fungsi - unit - pelaksana - teknis - sanggar - kegiatan - belajar - menjadi - satuan - pendidikan - nonformal - sanggar - kegiatan - belajar - pada - dinas - pendidikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2017/52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
BVahwa menindaklanmjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016 dalam rangka mlaksanakan program pendidikan nonformal melalui layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memeberdayakan masyarakat maka perlu menetapkan Perbup tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubha dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan N. 4 Tahun 2016; Peraturan Dirwktur Jenderal Pemndidikan Anak Usia Dini dan Penduidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1453 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bansdung No. 60 Tahun 2016; Perbup No. 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Alih Fungsi, SUsunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 95 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - perdagangan - dan - perindustrian
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD 2016/97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
60 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 101 Tahun 2016
petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - bandung - nomor - 12 - tahun - 2015 - tentang - peklayanan - terpadu - satu - pintu
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, BD 2016/103
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Bandung telah ditetapkan dalanm Perda Kab. Bandung No. 12 tahun 2015 berdasarkan Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 atar (4), Pasal 29, Pasal 36, Passal 38, dan Paasal 39 maka perlu mnetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 ayat 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; Uu No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 20914 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Prepres RI No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Kooridnasi Penanaman Modal No. 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Koordinasi Penaman Modal No. 7 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2014; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman ModalNo. 14 Tahun 2015; P[eraturan Badan Koordinasi Penenaman Modal No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PTSP, Tata Naskah Dan Pengarsipan, SDM, Pengunaan Pakaian Segaram Khusus, Penyederhanaan Perizinan, Pelaksanaan Perizinan Secara PSE dan SPIPISE, Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pengawasan Pengendalian Dan Peran Serta Masyarakat, Pelaporan, Larangan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
19 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung
peedoman - pemberian - hibah - bantuan - sosial - bantuan - keuangan - dan - belanja - tidak - terduga - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2016/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Haibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kab. Bandung berdasarkan Pasal 42 Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU RI No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung no. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 10 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung no. 19 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Bandung No. 23 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandugn No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 22 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Monitoring Dan Evaluasi, Bantuan Keuanga, Monitoring Dan Evaluasi, Bantuan Belanja Tidak Terduga, monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
48 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
PERBUP Kab. Bandung No. 159 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Mencabut :
PERBUP Kab. Bandung No. 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
TAMBAHAN - PENGHASILAN - PEGAWAI - ASN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2022/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja ASN, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN. Berdasarkan ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 58 PP No.12 Tahun 2019, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permen PANRB No.39 Tahun 2013; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permen PANRB No.17 Tahun 2021; Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Perda No.2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2015; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.163 Tahun 2021; Perbup No.164 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, TPP ASN, mekanisme pencairan TPP ASN, penghentian TPP ASN, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 87 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - komunikasi - informatika - dan - statistik
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD 2016/89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perku menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebafaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan SUb Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
68 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bandung No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
tata - cara - penghapusan - piutang - pajak - bumi - dan - bandunan - perdesaan - dan - perkotaan - di - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2016/65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bwha berdasarkan ketentuan Pasal 84 Perda No. 1 Tahun 2011 maka perlu mentapkan Perbup tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunajn Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 1991; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Bersam,a Menteri Keuangan dan Mendagri No. 213/PMk.07/2010; Permen Keuangan RI No. 68/PMK.03/2012; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. BandungNo. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung No. 54 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 36 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung No. 29 Tahun Tahun 2013; Perbup Bandugn No. 37 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung No. 8 Tahun 2015; Perbup[ Bandung No. 51 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedaluwarsa Penagihan, Tata Cara Penghapusan piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
