Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2013

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 36 Tahun 2008

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
KAB_ASAHAN_36_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2020

Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup

Download :
Perda-6-Tahun-2020.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN SAMPAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2020/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Asahan yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; bahwa Kabupaten Asahan belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Azas Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak Dan Kewajiban; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Perizinan; Lembaga Pengelola; Pembiayaan Dan Kompensasi; Insentif Dan Disinsentif; Kerjasama Dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
25

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2000

Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No. 21.2000_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 2 Tahun 2016

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan Kepala Desa, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Download :
Perda_Asahan_Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2000

Perubahan Atas Perda Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihn di Perda Tingkat II Asahan dinyatakan dicahut dan tidak berlaku lag].

Download :
No. 8.2000_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 48 Tahun 2022

Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Abstrak

MEKANISME – PENGADUAN – PELANGGARAN - (WHISTLEBLOWING SYSTEM) – TINDAK – PIDANA – KORUPSI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK:

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Asahan dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Asahan; bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System);
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MEKANISME PENGADUAN, PENANGANAN PENGADUAN, PEMERIKSAAN KHUSUS (Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan), PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER, dan PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2022

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PE7B1F~1.PDF

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN - PEMBERIAN - TUNJANGAN HARI RAYA - GAJI KETIGA BELAS - TAHUN 2022 - APARATUR NEGARA - PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN - BERSUMBER - APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2022
Dalam Peraturan ini diatur tentang: ketentuan umum, Pemerintah Daerah, Aparatur Negara, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli, ketentuan dapat menerima lebih dari 1(satu) Tunjangan Hari Raya, Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2000

Perubahan Atas Perda No. 21 Tahun 1998 Ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Asahan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeniksaan alat pemadam kebakaran di Kabupaten Daerah Tk. I Asahan dinyatakan dicabut dan tidak beraku lagi.

Download :
No. 19.2000_ok.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2012.