Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Cilegon
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu untuk mengambil langkah langkah untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Cilegon.
UU no 15 Th 1999; UU no 39 Th 1999; UU No 23 th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Inpres No 1 Th 2017; Permenkes No 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No 41 Th 2014; Permenkes No 39 Th 2016; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional No 11 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 38 Th 2013; Perwal Kota Cilegon No 52 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 56 Th 2017; Perwal Kota Cilegon No 58 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Manfaat Germas; 3. Sasaran Germas; 4. Peran Perangkat Daerah;
5. Peningkatan Aktivitas Fisik; 6. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat; 7. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi; 8. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit; 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 10. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat; 11. Pembinaan Dan Pengawasan; 12. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota cilegon , perlu adanya pembagian tugas secara menyeluruh dan jelas pada perangkat daerah dan badan usaha milik daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,perlu menetapkan peraturan walikota tentang pembagian tugas penyelenggaraaan penanggulanagan bencana pada perangkat daerah dan badan usaha milik daerah di kota cilegon ;
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.24 tahun 2007;3.UU No.26 tahun 2007;4.UU No.27 tahun 2007;5.UU No.14 tahun 2008;6.UU No.32 tahun 2009;7.UU No.1 tahun 2011;8.UU No.12 tahun 2011;9.UU No.23 tahun 2014;10.UU No.16 tahun 2017;11.PP No.58 tahun 2005;12.PP No.21 tahun 2008;13.PP No.22 tahun 2008
;14.PP No.18 tahun 2016;15.PP No.8 tahun 2008;16.PMDN No.13 tahun 2006
;17.PMDN No.33 tahun 2006;18.PMDN No.46 tahun 2008;19.Perda Kota Cilegon No.5 tahun 2014;20.Perda Kota Cilegon No.3 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.ruang lingkup;4.pembagian tugas;5.monitoring dan evaluasi;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
43 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kota Cilegon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat dalam peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Bergulir Kota Cilegon, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 pengelolaan dana Bergulir Kota Cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 20 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006; Perda No 4 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Asas; 4. Status, Sifat Dan Sumber Dana; 5. Struktur Oprasional Personil UPT PDB; 6. Pengelolaan Dan Pendampingan Dana Bergulir; 7. Tahapan Pemberian; 8. Besaran Pinjaman, Jangka Waktu Pengambilan Pinjaman Dan Alokasi Peruntukan; 9. Alokasi Anggaran, Penyaluran Dan Pengembalian Dana Berguler; 10. Penatausahan Keuangan; 11. Pembinaan Dan Evaluasi; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2021
KEDUDUKAN - TATA HUBUNGAN KERJA - STAF AHLI WALI KOTA
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD Tahun 2021 Nomor 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Wali Kota
ABSTRAK:
Staf Ahli dalam kedudukannya sebagai pembantu Wali Kota perlu secara sinergis, selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas untuk mendukung tugas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Wali Kota.
UU No 15 Th 1999; UU No 5 Th 2014; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 11 Th 2017 yg telah diubah dg PP No 17 Th 2020; Permendagri No 134 Th 2018; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016; Perwal Cilegon No 23 Th 2019; Perwal Cilegon No 26 No 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Tata Hubungan Kerja; 4. Tenaga Ahli; 5. Ketentuan lain; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2018
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Walikota Cilegon Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Cilegon
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Cilegon.
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta pengaturan penggunaan Teknologi Informasi dalam proses pemberian hibah dan bantuan sosial, perlu meninjau kembali Peraturan Wali Kota Nomo 36 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kota Cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 24 Th 2007; UU No 11 Th 2009; UU No 12 Th 2011; UU No 17 th 2013; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 th 2015; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 55 Th 2007; PP No 71 Th 2010; PP No 10 Th 2011; PP No 18 Th 2016; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 telah diubah dg Permendagrai No 14 Th 2016; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2010; Perda Kota Cilegon No 3 th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pendaftaran Hibah dan Bansos Malalui Aplikasi E-Hibah Bansos Mandiri; 4. Hibah; 5. bantuan Sosial; 6. Monitoring dan evaluasi; 7. Perangkat Daerah Terkait; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
54 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Net) Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Kota Cilegon Tahun 2016
ABSTRAK:
a.dalam rangka menjaga kelancaran ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani, pekebun, petambak, dll sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi diwilayah kota Cilegon, perlu adanya penetapan alokasi pupuk bersubsidi;
b.sesuai ketentuan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/ SR.130/12/2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016, disebutkan bahwa untuk kebutuhan pupuk bersubsidi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota;
UU No 12 Tahun 1992; UU No 8 Tahun 1999; UU No 15 Tahun 1999; UU No 18 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 18 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2001; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 77 Tahun 2005; PerMen Pertanian No 40/Permentan/OT./140/4/2007; PerMenTAn No.43/Permentan/SR.140/4/2007; PerMenTan No.70/Permentan/SR.140/10/2011; PerMenDag No.15/M-DAG/PER/9/2013; PerMenTan No. 60/Permentan/SR.310/12/2015; KepMenTanDag RI No 634/MPP/Kep/9/2002; PerGub Banten No 73 Tahun 2015; PERDA No 4 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian; 3. Penyaluran; 4. Pembinaan,Pengawasan Dan Pelaporan; 5. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dari nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
UU No 15 Th 1999; UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 53 Th 2010; PP No 18 Th 2016; PP No 11 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 11 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2016.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon Tahun
Anggaran 2009;
1. UU No. 23 tahun 1985;2. UU No. 18 tahun 1997;3. UU No. 21 tahun 1997;4. UU No. 15 tahun 1999;5. UU No. 28 tahun 1999;6. UU No. 17 tahun 2003;7. UU No. 1 tahun 2004;8. UU No. 10 tahun 2004;9. UU No. 15 tahun 2004;10. UU No, 25 tahun 2004;11. UU No. 32 tahun 2004;12.UU No. 33 tahun 2004;13. PP No. 20 tahun 2001
;14. PP No. 65 tahun 2001;15. PP No. 66 tahun 2001;16. PP No 24 tahun 2004;17. PP No, 23 tahun 2005;18. PP No. 24 tahun 2005;19. PP No. 54 tahun 2005;20.PP No. 55 tahun 2005;21.PP No. 56 tahun 2005;22.PP No. 57 tahun 2005;23.PP No. 58 tahun 2005;24.PP No.65 tahun 2005;25. PP No. 8 tahun 2006;26. PD Kota Cilegon No. 1 tahun 2004;27.PD Kota Cilegon No. 17 tahun 2008;28.PD Kota Cilegon No. 7 tahun 2009
terdapat dalam pasal 1 sampai 12
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Cilegon
ABSTRAK:
Untuk menjamin tertib administrasi pemerintaha, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kecamatan dan kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan mentri dalam negri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang penetapan dan penegasan batas kecamatan dan kelurahan di kota cilegon.
UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 43 Th 2008; UU No 4 Th 2011; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2018; PerPres No 9 Th 2016; Pemendagru No 5 Th 2016; Pemendagri No 45 Th 2015; Pemendagri No 141 Th 2017; perda Kota Cilegon No 12 Th 2003.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
a.bahwa perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pegawai didalamnya;
b.bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya upaaya kselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran diperlukan standar penyelenggaraan keselamatan kerja dan ekonomi perkantoran;
1.UU No.1 tahun 1970;2.UU No.15 tahun 1999;3.UU No.36 tahun 2009;4.UU No.23 tahun 2014;5.PP No.50 tahun 2012;6.PP No.66 tahun 2014;7.PMPU No.45/PRT/M/2007;8.PMTKDT No. PER.13/MEN/X/2011;9.PMKRI No. 48 tahun 2016
1.ketentuan umum;2.penyelenggaraan K3 perkantoran;3.pencatatan dan pelaporan;4.pembinaan dan pengawasan;5.pembiayaan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
90 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
