Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organısası, Uraıan Tugas Dan Fungsı Unıt Pelaksana Teknıs Badan Pada Badan Pendapatan Daerah Pemerıntah Kabupaten Banyuasın
ABSTRAK:
Bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2018; Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyuasin No. 134 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan kedudukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), susunan organisasi (UPTB), tugas dan fungsi UPTB, jabatan fungsional dan pelaksana UPTB, dan kepegawaian dan tata kerja UPTB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut atas pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Kabupaten Banyuasin ditinjau untuk disesuaikan kembali
Dasar Hukum dalaam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 33 Tahun 2004;UU No 14 Tahun 2008;UU No 25 Tahun 2009;UU No 43 Tahun 2009;UU No 5 Tahun 2014;UU No 61 Tahun 2010;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan kepala arsip Nasional No 24 Tahun 2012;Perda No 8 Tahun 2008
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : KETENTUAN UMUM,RUANG LINGKUP,PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH,PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS,AUTENTIKASI ARSIP,LAYANAN KEARSIPAN,LARANGAN,SUMBER DAYA PENDUKUNG,PERAN SERTA MASYARAKAT,KERJASAMA,PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,SANKSI ADMINISTRATIF,KETENTUAN PERALIHAN,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 10), dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi
40 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 165 Tahun 2021
PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - BELANJA - DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, BD.2021/No 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2020; PERBUP No. 133 Tahun 2018; PERBUP No. 274 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banyuasin tahun anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
5 hlm, lampiran 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati ini.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 1 (satu ) tahun. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan dalam rangka mewujudkan visi daerah. Diatur tentang maksud dan tujuan, tahapan penyusunan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama, sehingga perlu menetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No. 18 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banyuasin No. 6 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adlah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015; Peraturan No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian No 11/Permentan/KN.130/4/2018.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman. Diatur mengenai ketentuan umum, penetapan cadangan pangan, tahapan penyelenggaraan cadangan pangan, penanggulangan krisis pangan, peran serta masyarakat, pengawasan dan pelaporan, pendanaan, ketentuan peralihan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengendali Inflasi Daerah, pengadaan cadangan pangan, dan pengelolaan cadangan pangan diatur dengan Peraturan Bupati.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa dalam kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 dan Pasal 98 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (3) erda Kab. Banyuasin No. 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2021; bahwa perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin TA 2021.
UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 43 tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Permendagri No. 1 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.12 Tahun 2019; Perda No. 2 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2016; Perda No. 18 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2020; Perbup No. 9 Tahun 2019; Perbup No. 274 Tahun 2020.
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen). Materi pokok dalam peraturan ini terdiri dari: Ketentuan Umum; Asas dan Prinsip; Maksud dan Tujuan; Sumber Anggaran, Pengalokasian dan Penghitungan; Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD; Perencanaan, Penyaluran dan Pencairan ADD, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Sanksi dan Pemeriksaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020
25 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pajak Daerah di Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Dalam rangka perluasan objek Pajak Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif guna meningkatkan PAD, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan. Untuk itu perlu menetapkan Perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 91 Tahun 2010; Perda No. 8 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan terkait ketentuan umum, nama pajak daerah, tarif pajak.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
Mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 157 Tahun 2021
PEMBENTUKAN - UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - KABUPATEN BANYUASIN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta
memperhatikan surat Gubernur Sumatera Selatan
Nomor 061/2681/VII/2021 ha] Pembentukan UPTD PPA,
maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyuasin
Dasar hukum dalam peraturan ini ;UU No 6 Tahun 2002;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 35 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 12 Tahun 2017;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Perda No 3 Tahun 2020;Perbup No 179 Tahun 2016;Perbup No 1 Tahun 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai EMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUASIN,KETENTUAN UMUM ,PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN ,SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI ,KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA
,KEUANGAN ,KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 243 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - PUSAT - PELAYANAN - TERPADU - SEMBILANG - DI OPI MALL JAKABARING SELATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243, BD.2020/No.243
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Sembilang di OPI Mall Jakabaring Selatan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, yang berbunyi “Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dapat
membentuk Gerai Layanan atau Outlet di Mal
b.bahwa dalam rangka pelayanan publik secara prima, perlu
memperpendek rentang kendali dengan cara membentuk Unit
Pelayanan sesuai dengan geografis wilayah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 96 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016;PP No 24 Tahun 2018;PP No 24 Tahun 2019;Perpres No 97 Tahun 2014;Permendagri No 138 Tahun 2017;Perbup No 191 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup
No 148 Tahun 2018 ;Perbup No 117 Tahun 2018;
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Lokasi,Pelaksanaan,Sumber daya Manusia,Pembiayaan ,Monitoring Evaluasi dan Pengawasan,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
10 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
