Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pembangunan Pemerintahan, perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian berdasarkan Analisis Beban Kerja
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Dan Tahapan Pelaksanaan; 3. Jam Kerja Efektif; 4. Metode Pelaksanaan; 5. Sasaran, Hasil, Dan Manfaatan analisis Beban Kerja; 6. Evaluasi, Pendidikan Dan Pelatihan Analisis Beban Kerja; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 24 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Untuk Pembangunan Desa/Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2016
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2003; ; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Nomor 4 Tahun 2015; . Pergub Nomor 31 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Kriteria Dan Lokasi Sasaran Bantuan Keuangan; 4. Sumber dana Dan Penganggaran; 5. Mekanisme Pencairan; 6. Peruntukan; 7. Pelaksanaan; Pengendalian Bantuan Keuangan; 8. Pengawasan; 10. Pelaporan; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2016.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 81 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun 2012; Pergub Banten Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Daerah Malingping dan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat terdapat penambahan jenis pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Banten mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsi yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Pemanfaatan; Saat Retribusi Terutang; Penentuan Pembayaran; Tempat Pembayaran; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administratif; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pemanfaatan Retribusi; Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
- Mengubah sebagian Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pada Pasal 3 huruf a, Pasal 5 s.d. Pasal 9 dan Lampiran 1 angka I dan angka II
- Mencabut Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah Banten
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 69 Tahun 2016
Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD.2016/NO.69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMKI.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PPNomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PPomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PM Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007; Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015; Pergub Nomor 72 Tahun 2015
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 35 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Daerah Banten
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Banten sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan bermartabat pada seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Baylaws)
UU Nomor 23 Tahun; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UUNomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1996; PM Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VII/2013; PM Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; PerdaProvinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Pola Tata Kelola; 3. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hos[ital By Laws); Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf By Laws); 5. Pengelolaan Keuangan; Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban; 6.Pengelolaam Sumber Daya Lain; 7. Pengelolaan LingkunganbDan Limbah; 8. Kerahasian Informasi Medis; 8. Kebijakan, Pedoman Dan Prosedur; 10. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja; 11. Ketentuan Lian-Lain; 12. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
36 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 32 Tahun 2016
PERGUB Prov. Banten No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2016/NO.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai surat Putusan Badan Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Konstruksi Indonesia Nomor 053/V/BDP/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Atas Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga yang harus dibayar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
UU Nomor 12 Tahun; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU7 Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2004; PPNNomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006;Perda Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007; Perda rovinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015; Pergub Banten Nomor 72 Tahun 2015
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 , pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 62 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah sakit Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten;
UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 49 Tahun 2013; PM Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang; 3. Keanggotaan; 4. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 5. Tim Seleksi Calon Anggota BPRS; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 82 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dan badan daerah
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan; 3. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak; 4. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang; 5. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang; 6. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang; 7. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Cilegon; 8. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang; 9.Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang; 10. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan; 11. Upt Taman Budaya; 12. Upt Museum; 13. Balai Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Pendidikan; 14. Upt Rumah Sakit Umum Daerah Banten; 15.Upt Rumah Sakit Umum Daerah Malimping; 16. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat; 17. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah; 18. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau; 19. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane; 20. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna; 21. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Tangerang; 22. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Serang - Cilegon; 23. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Pandeglang; 24. Balai Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Wilayah Lebak; 25. Upt Pengujian Bahan Dan Bangunan; 26. Upt Pengelolaan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) 27. Balai Perlindungan Sosial; 28. Balai Pemulihan Dan Pengembangan Sosial; 28. Balai Latihan Kerja Industri; 29. Upt Laboratorium; 30. Balai Pembenihan Dan Proteksi Tanaman Kehutanan; 31. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2016.
77 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 61 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien secara berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil terhadap pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran; b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja kelembagaan, perlu dilakukan pemberian sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepada pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tidak mencapai target realisasi keuangan
UU Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan Realisasi Penyerapan Anggaran Pada Program Dan Kegiatan Belanja Langsung SKPD; 4. Monitoring Dan Evaluasi; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
