Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Uang Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pengelolaan uang daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pengelolaan Uang Daerah
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Bendahara Umum Daerah; uang daerah; bunda dan/atau jasa giro serta biaya pelayanan; penerimaan daerah; uang persediaan SKPD; ganti uang/tambahan uang SKPD; pengelolaan kekurangan/kelebihan kas; pertanggungjawban, akuntansi dan pelaporan; pengawasan pengelolaan keuangan daerah; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
Menimbang : a . bahwa luas alih fungsi lahan pertanian pangan semakin
meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga
berpotensi dapat mempengaruhi produksi pangan di daerah
dan mengancam ketahanan pangan di Kabupaten
Tulungagung;
b. bahwa pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan merupakan salah satu strategi peningkatan
kapasitas produksi pangan di Kabupaten Tulungagung,
sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan
pertanian yang dilindungi;
c. bahwa bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2017 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga
perlu kembali dilakukan perubahan;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b , dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Mengingat; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 9 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 ; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07
/Permentan/OT.140/2/2012; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun
2009; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun
2012
Materi pokok: mengatur mengenai Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, perubahan antara lain: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah terkait ruang lingkup ; 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah terkait kriteria penetapan kawasan pertanian; 3. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (BAB), yakni
BAB XVIIA dan BAB XVIIB, dan diantara Pasal 56 dan Pasal
57 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B terkait pembiayaan dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
mengubah Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan ketentuan penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada aplikasi dan
atau laman situs KPK, maka perlu merubah kembali Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; 7 . Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 ; 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2019; 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 77 Tahun 2019; 11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, dengan Peraturan Bupati; perubahan terkait pasal 2 bahwa Pejabat Wajib LHKPN di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Tulungagung yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
d . Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat;
e. Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah
(P2UPD);
f. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan nominal diatas 1
milyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
mengubah Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulungagung, dengan Peraturan Bupati;
jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2018 dapat terselenggara dengan efektif dan efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik aspek fisik maupun keuangan, maka perlu disusun suatu pedoman;
Undang-Undang No 17 tentang keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018; Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018; Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung No 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah, 2. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, 3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 4. Pengadaan Langsung, 5. Pekerjaan Konstruksi, 6. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, 7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 24 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (3) PERMENPAN RB NOMOR PER/09/M.PAN/5/2005 TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH, SERTA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH, MAKA PERLU MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN PERBUP
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA; PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
10 HALAMAN
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa
ABSTRAK:
Menimbang
Mengingat
a. bahwa unfuk melal<sanakan ketentuan Undang_Undang
Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 20la tentang peraturan
Pelaksanaan undang undang Nomor 6 Tahun 2014
tenta_ng Desa, dan peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor lll Tahun 2015 tentang
Pedoman Teknis peraturan Di Desa:
b, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaral
penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu
mengatur ketentuan penyusunan peraturan Desa dalam
Peraturan Daerah, karena peraturan Daerah Kabupaten
T\rlungagung Nomor S Tahun 2007 tentang pedoman
Penyusunan peraturan Desa sudah tidak sesuai dengan
peraturan perundang_undangan
yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Tata Cara penyusunan
Peraturan di Desa;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014; 6. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; 7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014; 9. Peraturan Daerah Kabupaten futr-igagung Nomor 1
Tahun 2014
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara penyusunan
Peraturan di Desa. memuat antara lain: ketentuan; asas; maksud dan tujuan; jenis dan materi muatan peraturan di desa; peraturan desa; perencanaan; penyusunan peraturan desa; penyusunan peraturan desa; pembahahasan; penetapan; pengundangan; penyebarluasan; evaluasi dan klarifikasi peraturan desa; peraturan bersama kepala desa;peraturan kepala desa; pembiayaan; ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2016.
perda nomor 5 tahun 2007 dicabut
jumlah 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peratruan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pengelolaan uang daerah yang akuntabael maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; mekanisme pembukaan rekening penerimaan SKPD; mekanisme pembukaan rekening pengeluaran SKPD; mekanisme pembukaan rekening pengeluaran pembantu; mekanisme penutupan rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening pengeluaran pembantu; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi, klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dan pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan
Provinsi serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam
keadaan darurat dan/ atau mendesak yang belum cukup
tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, maka perlu
melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan
Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021; 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun
2020 ; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun
2021; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2021; 28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021;
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2021
jumlah 32 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
