Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 429 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 26 Tahun 2016

TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
2016-26 Perbup.pdf

Abstrak

tata cara-penguunaan-pengamanan-pemeliharaan-bmd

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 60, dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 1/2004; UU 23/2014; PP 27/2014; PP 84/2014; Permendagri 19/2016; dan Perda Bengkulu Utara 6/2016.
Materi Pokok: Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas atas barang milik daerah milik daerah sebagaimana selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
62 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 16 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa

Download :
2017-16 perbup.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Untuk menindaklanjuti pemberlakuan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup No. 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ketentuan yang diubah diantaranya mengenai persyaratan administratif bagi Calon Kepala Desa yakni menambahkan syarat membuat surat pernyataan bersedia untuk bertempat tinggal di Desa setempat selama memegang jabatan jika terpilih dengan beban biaya ditanggung yang bersangkutan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 50 Tahun 2018

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Perbup BU 2018-50.pdf

Abstrak

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK:

a. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayi adalah kewajiban bagi ibu, dan hak asasi bagi bayi.
1. UU Darurat No. 4 Tahun 1956 2. UU No. 4 Tahun 1979 3. UU No.8 Tahun 1999 4. UU No.39 Tahun 1999 5. UU No.23 Tahun 2002 6. UU No.13 Tahun 2003 7. UU No.29 Tahun 2004 8. UU No.36 Tahun 2009 9. UU No.23 Tahun 2014 10. UU No.36 Tahun 2014 11. PP No.33 Tahun 2012 12. Permenkes No.15 Tahun 2013 13. Permenkes No.39 Tahun 2013 14. Permendagri No.80 Tahun 2015 15. Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
1. Ketentuan Perbup 2. Memberikan perlindungan bagi bayi mendapatkan hak dasarnya serta kesempatan bagi ibu melaksanakan kewajiban memberikan ASI kepada bayi dimanapun berada. 3. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: a. untuk menjamin terpenuhi hak bayi; b. untuk menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif; dan c. untuk mendorong peran keluarga, masyarakat, dan Fasyankes dalam pemberian ASI Eksklusif. 4. Kewajiban,Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan dan Fasyankes.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2018

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Desa

Download :
Perbup BU 2018-26.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018.
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 17 Tahun 2003 3. UU No. 1 Tahun 2004 4. UU No. 33 Tahun 2004 5. UU No. 12 Tahun 2011 6. UU No. 6 Tahun 2014 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. UU No. 30 Tahun 2014 9. UU No. 15 Tahun 2017 10. PP No. 58 Tahun 2005 11. PP No. 43 Tahun 2014 12. Perpres No. 107 Tahun 2017 13. Permendagri No. 13 Tahun 2006 14. Permendagri No. 113 Tahun 2014 15. Permendagri No. 80 Tahun 2015 16. Permendagri No. 33 Tahun 2017 17. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2018 18. Perbup Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2018
Pasal 4 : Tata cara pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan : a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan b. Rasio jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 48 Tahun 2020

Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
PERBUP NO 48 TH 2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa penambahan anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK} melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7 /2020 tentang Tata Cara Penpelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan / Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelomb􅑸g II Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri euangan Nomor 15/KM.7 /2020 tentang Tata Cara Pe elolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; b. bahwa mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 􅑸ggaran 2020, yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyesuaian APBD antara lain realokasi belanja tidak terduga dapat direalokasi untuk menambah belanja modal dan/ atau belanja barang/jasa, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satuan tugas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau rnendanai keperluan mendesak; c. bahwa dengan adanya persetujuan Bupati yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 910/276/BPKAD/2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Mendesak Dalam Rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 910/277 /BPKAD /2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan · Mendesak Dalam Rangka Perbaikan Infrastruktur dalam Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun dan Kecamatan Pinang Raya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020 serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035

Download :
2015-11 Perda.pdf

Abstrak

tata ruang

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2015-2035

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu mengarahkan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Bengkulu Utara secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat serta memberikan acuan pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan atau dunia usaha.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945, UU Darurat No.4 Th.1956, UU No.5 Th.1960, UU No.9 Th.1967, UU No.5 Th.1990, UU No.36 Th.1999, UU No.41 Th.1999, UU No.41 Th.1999, UU No.3 Th.2002, UU No.3 Th. 2003, UU No.11 Th.1974, UU No.25 Th.2004, UU No.31 Th 2004, UU No.38 Th.2004, UU No.23 Th. 2007, UU No.24 Th.2007, UU No.26 Th. 2007, UU No.30 Th.2007, UU No.14 Th.2008, UU No.18 Th.2008, UU No.24 Th.2008, UU No.4 Th.2009, UU No.10 Th. 2009, UU No.22 Th.2009, UU No.32 Th.2009, UU No.41 Th.2009, UU No.11 Th.2010, UU No.13 Th. 2010, UU No.1 Th.2011, UU No.12 Th.2011, UU No.1 Th.2014, UU No.3 Th 2014, UU No.21 Th.2014, UU No.23 Th.2014, UU No.39 Th.2014, UU No.39 Th.2014, PP No.23 Th.1976, PP No.44 Th.2004, PP No.45 Th.2004, PP No.58 Th.2005, PP No. Th.2005, PP No.34 Th.2006, PP No.6 Th.2007, PP No.3 Th.2008, PP No.6 Th.2007, PP No.8 Th.2008, PP No.21 Th.2008, PP No.26 Th 2008, PP No.76 Th.2008, PP No.61 Th.2009, PP No.15 Th.2010, PP No.62 Th.2010, PP No.22 Th.2010, PP No.23 Th.2010, PP No.68 Th.2010, PP No.1 Th 2011, PP No.22 Th. 2011, PP No.28 Th 2011, PP No. 27 Th.2012, PP No.8 Th. 2013, PP No. 3 Th.2014, PP No.68 Th 2014, PP No.121 Th.2015, PP No.122 Th.2015, Perpres No.78 Th 2005, Perpress No.13 Th.2012, KepresNo.32 Th.1990, Kepres No.12 Th.2012, Permendagri No. 28 Th.2008 PermenPU No. 5/PRT/M/2008, PermenPU No. 16/PRT/M/2009, Permendagri No. 50Th.2009, Permentan Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010, PermenPU Nomor 3/PRT/M/2012, Permendagri No.47 Th.2012, Permentan Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012, Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No.50 Th.2013, Permendagri No.50, Th.2013, Permendagri 61 Th.2013, Permendagri 63Th.2013, PermenHub Nomor: PM 69 Tahun 2013, Permentan Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013, PermenAgraria dan Tata Ruang No.5 Th.2015, Perda Provinsi Bengkulu No.2 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.2 Th.2008, Perda Bengkulu Utara No.10 Th.2010, Perda Bengkulu Utara No.11 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.9 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.10 Th.2012, Perda Bengkulu Utara No.7 Th.2015, Perda Bengkulu Utara No.8 Th.2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: RTRWK didasarkan atas 4 (empat) azas yaitu azas manfaat, azas keseimbangan, azas kelestarian dan azas keterbukaan. Substansi materi RTRWK meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten. Dalam pengelolaan ruang wilayah masyarakat berhak : berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; mengetahui secara terbuka RTRWK dan rencana rinci tata ruang kawasan; menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2016.
75

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

Arsip

Download :
Perbup Bengkulu Utara 2020-3 Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.pdf

Abstrak

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2019, Nomor : B-PK. 02.09/216/2019 Hal : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Non Keuangan Non Kepegawaian, serta Subtantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun 2016
Beberapa ketentuan tentang Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2002.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 83 Tahun 2016

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
2016-83 perbup.pdf

Abstrak

pengawasan-pemerintahan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 84

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara; b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan perlu menetapkan sistem dan prosedur pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 28/1999; UU 31/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 23/2014; UU 30/2014; PP 58/2005; PP 79/2005; PP 60/2008; dan Permendagri 80/2015.
Materi Pokok: Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a. Administrasi Umum Daerah; dan b. Urusan Pemerintahan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 36 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Dana Desa

Download :
PERBUP_36_2022.pdf

Abstrak

PEtuNJUK TEKNIS PENggUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); 17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631); 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 4); 22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 23); 23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51); 24. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 29);
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
PERATURAN BUPATl BENGKULU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2022
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021

Standar/Pedoman Dana Desa

Download :
perbup_no_11_th_2021.pdf

Abstrak

desa-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang berakibat berkurangnya penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukannya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mengingat Bengkulu Utara; dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tahun 2021; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020; 18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020; dan 19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020
Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2021.
9 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT