Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Rintisan Di Daerah Perbatasan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghubungkan daerah perbatasan
dengan daerah lainnya dan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, perlu memberikan pelayanan angkutan umum di
daerah perbatasan;
bahwa untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang
terjangkau oleh masyarakat, perlu menyediakan angkutan rintisan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak, perlu pengaturan mengenai
penyelenggaraan angkutan rintisan di daerah perbatasan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Rintisan di
Daerah Perbatasan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penyediaan Angkutan Rintisan di Daerah Perbatasan
yang meliputi
pelaksana, rute layanan, waktu penyediaan, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, larangan, pendanaan dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 73 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal
Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 Menurut
Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintah Daerah perlu
memberikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari
dana insentif Daerah kepada masyarakat dengan
kemiskinan ekstrem dan perlu adanya percepatan
penurunan stunting;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022
tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat penambahan
perincian tambahan Dana Desa pada tahun anggaran 2023;
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan, perlu mengakomodir
kebutuhan Satuan Pendidikan berkaitan dengan Kurikulum
Merdeka yang berkaitan dengan Dana Alokasi Non Fisik
Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurl.if a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan
pergeseran anggaran dalam Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Ketentuan Lampiran I diubah, Ketentuan mengenai Bidang Sosial, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Keuangan Lampiran II diubah dan ketentuan Lampiran V diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2023
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Semarang No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 15
dan Pasal 16 ayat (16) Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang
Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga
perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengangkatan Perangkat Desa, Pengisian Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa, Mutasi Jabatan Perangkat Desa, Pemberhentian Perangkat Desa, Unsur Staf Teknis dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 76 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan yang
menjadi prioritas di bidang kesejahteraan masyarakat
pada beberapa elemen kehidupan seperti masyarakat
dengan kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, disabilitas
dan keluarga kategori miskin, perlu memberian bantuan
langsung tunai melalui Dana Insentif Daerah;
bahwa agar dalam pemberian bantuan langsung tunai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,
perlu diatur tata cara penyalurannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan
Langsung Tonai Yang Bersumber Dari Dana Insentif
Daerah Tahun 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Tahun 2023
yang meliputi
Sasaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah,
Kriteria Penerima BLT DID,
Mekanisme Penyaluran,
Pertanggungjawaban,
Monitoring Dan Evaluasi, dan
Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, perlu
menyesuaikan Standar Harga Satuan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2024; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun
2023 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang
Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4
Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 1, angka 2, angka 9, angka 20, angka 22, angka 42, angka 43, angka 51.4, angka 52.4, angka 52.5, angka 55, angka 57, angka 59, angka 62, angka 64, angka 65.1, angka 65.2, angka 65.3, angka 66.1, angka 67.1, angka 68.7, angka 68.13, angka 68.15,
angka 68.19, angka 68.22, angka 68.23, angka 68.27 huruf A. Standar Biaya Umum, dan huruf G, huruf H, huruf N, Huruf O, huruf P, huruf Q pada Penjelasan Khusus Standar Biaya Umum, angka 2, angka 5, angka 9, angka 12, angka 20, angka 22, angka 23, angka 24, angka 26, angka 40, angka 52, angka 73, angka 79, angka 80, angka 86, angka 105, angka 111, angka 143, dan angka 144 huruf B. Standar Satuan Harga Lampiran I diubah dan disisipkan angka 10.a, angka 41.a, angka 41.b, angka 41.c, angka 41.d, angka 41.e,
angka 41.f, angka 41.g, angka 41.h, angka 41.i, angka 45.a, angka 46.a, angka 49.21.a angka 53.a, angka 58.a, angka 60.a pada huruf A. Analisis Standar Belanja, perubahan angka 1, angka 4, angka 15, angka 20, angka
26 huruf A. Analisis Standar Belanja Fisik dan angka 2, dan angka 4 huruf B. Analisis Standar Belanja Non Fisik Lampiran II, penyisipan angka 4.a, angka
16.a, angka 22.a, angka 22.b pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023 diubah.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2023
PendidikanPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Semarang No. 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Dasar untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Dasar untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran
proses kegiatan belajar . mengajar di lembaga satuan
pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang,
Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan
berupa hibah; bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam
Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan
Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan
Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk
Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah,
terjangkau, nyaman dan aman; bahwa agar penyelenggraan pemerintahan dalam mewujudukan peningkatan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan
akuntabel, perlu adanya sistem informasi pelayanan
publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa dan hurufb, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem lnformasi Pelayanan
Publik Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2022;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Layanan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang, Mekanisme dan Prosedur Sistem Informasi Pelayanan Publik Kabupaten Semarang, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang; bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Semarang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023,
perlu menyusun dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, · Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Uridang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan perangkat daerah yang digunakan sebagai acuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 54 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana APBD, penyusunan rencana PD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 dan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
654 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
