Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID 19) dengan prioritas salah satunya penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah Kabupaten Bintan, bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak, dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2020; Perpres No.17 Tahun 2018; Kepres No.11 Tahun 2020; Inpres No.4 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2018
Kriteria Bentuk dan Besaran Bantuan, Penyelenggara, Mekanisme Pengususlan Pencairan dan Penyaluran, Pembiayaan, Ketentuan Sanksi, Pengawasan dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
23 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 8 TAHUN 2019 Tahun 2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8 TAHUN 2019, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 2 Tahun 2018; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 54 Tahun 2019; Perda Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan pertanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2021
pedoman biaya pemilihan kepala daerah dari dana apbd
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2021/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa untuk tertib administratif pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang di Kabupaten Bintan yang di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan perlu di atur dalam Peraturan Bupati
UU No.12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.112 Taahun 2014; Perda No.1 Tahun 2015; Perbup No.13 Tahun 2000
Pada saat ini ditetapkan Peraturan Bupati Bintan No.14 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.21 Tahun 2011; PermenPU No.29/PRT/M/2006; PermenPU 24/PRT/M/2007; PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perbup No.55 Tahun 2012
Penyelenggaraan Reklame, Penempatan dan Penataan Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran, Asuransi, HAK Kewajiban dan Larangan, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Nilai Sewa, Tim Reklame, Pengawasan, Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga Kedudukan, susunan organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PerLKPP No.14 Tahun 2018; Permendagri No.56 Tahun 2019; PERDA No.7 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2018
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Eselonnering, Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati ini Mencabut Peraturan Bupati Bintan No.57 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 09 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 tentang; Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020 tentang;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2016
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2016/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2010;Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2011
Peraturan bupati mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD agar menjadi acuan standar dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bintan pencairan atas beban APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTA
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur kebijakan akuntansi tentang aset intrakomptabel, aset ekstrakomptabel dan amortisasi aset tidak berwujud dan Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2005
Perubahan peraturan Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Bintan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
21 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 6 Tahun 2015
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ABSTRAK
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Perpres No.137 Tahun 2015; Perda Kab. Bintan No.18 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.52 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2010
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 5.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepal Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.65 Tahun 2007; Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2009; Perda Kab.Bintan No.12 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2009 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2010.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
