Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
yang bersifat khusus kepada desa - pedoman bantuan keuangan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (10) Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan
Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud,Tujuan,Ruang Lingkup, Pengalokasian dan Penganggaran, Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2022
melalui klinik layanan berbantuan terintegrasi online single submissions risk based approach - perlayanan perizinan berusaha berbasis risiko
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi Online Single Submissions Risk Based Approach
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat,
murah, transparan, pasti, terjangkau dan mandiri
dilakukan melalui Klinik Layanan Berbantuan
Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission
Risk Based Approach). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Melalui Klinik Layanan Berbantuan Online Single
Submissions risk Based Approach Terintegrasi Secara
Elektronik.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Melalui Klinik Layanan Berbantuan Online Single
Submissions risk Based Approach Terintegrasi Secara
Elektronik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan
Bupati Bintan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Akselerasi
Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan
Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 52) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2022
penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus 2019 - perubahan peraturan bupati nomor 52 tahun 2020 tentang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan
Penganggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron
serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, Daerah
melakukan pengaturan terhadap penegakan penggunaan
aplikasi Pedulilindungi beserta penegakan dan pemberian
sanksinya sehingga Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020
Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu
dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020
Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; Perbup No.52 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020
Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020
Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.10 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
236
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2022
kepada mahasiswa keluarga tidak mampu - petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan memberikan kesempatan kepada
mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari
keluarga tidak mampu di Kabupaten Bintan untuk
menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi,
perlu diberikan bantuan sosial biaya pendidikan. Pemerintah Daerah dapat melakukan
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam
penyelenggaraan pendanaan pendidikan kepada
masyarakat yang tidak mampu Kabupaten Bintan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada
Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.18 Tahun 2022; Pemendagri No.77 Tahun 2020; Perbup Bintan No.15 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada
Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERENCANAAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019
Pasal 18 UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015
Penerapan Peraturan Bupati dalam kebijakan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2020
perubahan peraturan bupati nomor 33 - tata cara pemberian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menerangkan bahwa tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi nkerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaskanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2019; Kepmendagri No.061-5449 Tahun 2019; Perbup No.33 Tahun 2017
Mengubah beberapa ketentuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan No. 1 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABL'PATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
ABSTRAK:
Sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 dan kebijakan umum APBD Tahun 2006 yang yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 Juli 2005, perlu menyusun APBD Tahun Anggaran 2006.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1988; UU No.20 Tahun 2000; UU No.34 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; Kepmendagri No.29 Tahun 2002; Perda Kab. Kepri No.2 Tahun 2004.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2006 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2006.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 17 Tahun 2017
PETUNJUK PELAKSANAAN - BANTUAN SOSIAL REHABILITASI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIALREHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2012; Perpres No.15 Tahun 2010; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.14 Tahun 2016; KepMenSos No.150 Tahun 2016; Perbup No.16 Tahun 2016
Kriteria Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,Pelaksana, Tugas dan Tanggungjawab, Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, Lokasi dan Sasaran, Penganggaran, Pendanaan, Sosialisasi, Mekanisme Pencairan Dana, Monitoring dan evaluasi, Pelaporan Kegiatan, Sanksi Administrasi,Ketentuan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020; Permenkeu No.49/PMK.05/2020
Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pemayaran Tunjangan Hari Raya, Penganggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
