Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2022 No. 4, TLD. 107
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan, sehingga diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 87 Tahun 2021; Perda Kab. Belitung Timur No. 14 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, asas dan objek pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, kebijakan pemajuan kebudayaan daerah, upaya pemajuan kebudayaan daerah, pengawasan, partisipasi masyarakat, penghargaan pendanaan, pelapran dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
26 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
2 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2022 No. 2, TLD. 106
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, keanggotaan BPD, Pemberhentian Anggota BPD, pengisian anggota BPD antarwaktu, kelembagaan BPK yang meliputi pimpinan dan bidang. Selain itu juga mengatur fungsi dan tugas BPD, hak, kewajiban, wewenang dan larangan Anggota BPD, musyawarah, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur mengenai Wajib Sertifikasi Kompetensi Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas yaitu meliputi Ketentuan Umum, Wajib Sertifikasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:
Dengan meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, ternyata masih menimbulkan dampak negative terhada lingkungan dari aspek tata ruang berupa berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga perlu menetapkan Peratruan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2006; PERDAKAB Beltim No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB Beltim No. 2 Tahun 2016; PERDAKAB Beltim No. 3 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas dan tujuan pengelolaan RTH, serta fungsi, jenis RTH, dan kriteria jenis vegetasi. Dalam Perda ini diatur pula mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dalam pengelolaan RTH. Perda ini memuat pula ketentuan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.
17 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 15 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 No. 15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan publik dalam bentuk penyediaan air minum yang dikelola UPTD SPAM di SKPD yang membidangi Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pelanggan dikenai pungutan daerah berupa retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 122 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Permenpu No. 18/PRT/M/2007; PERDAKAB Beltim No. 9 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi penjualan produksi usaha daerah air minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu juga menetapkan antara lain hak dan kewajiban UPTD dan masyarakat pengguna jasa pelayanan air minum, penyelenggaraan pelayanan dan penyambungan instalasi air minum, cara menghitung besar retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi, kelompok pelanggan dan blok konsumsi, pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan waktu pembayaran, dan insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
43 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2017 No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Kota Manggar
ABSTRAK:
Bahwa identitas masyarakat perlu dikuatkan melalui sebuah penanda sebagai ciri lahirnya maasyarakat yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan bangsa yang salah satunya dengan menetapkan hari jadi Kota Manggar, yang ditetapkan dengan perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Hari Jadi Kota Manggar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hari jadi Kota Manggar ditetapkan tanggal 9 Oktober 1871.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib anggaran dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non-PNS Lain dan pihak lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun
2006, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Jabatan, Biaya Perjalanan Dinas, Pelaksana Dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
37
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 tahun 1960; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PERDAKAB Beltim No. 4 Tahun 2011; PERDAKAB Beltim No. 19 Tahun 2011; PERDAKAB Beltim No. 4 Tahun 2012; PERDAKAB Beltim No. 8 Tahun 2014; PERDAKAB Beltim No. 13 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: asas, maksud, dan tujuan pengeturan penyelenggaraan bangunan gedung. Ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut.
a. asas penyelenggaraan bangunan gedung;
b. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;
c. bangunan bukan gedung;
d. persyaratan bangunan gedung;
e. pendataan bangunan gedung;
f. tim ahli bangunan gedung;
g. sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
h. penyelenggaraan bangunan gedung;
i. peran masyarakat;
j. pembinaan;
k. sanksi administratif;
l. ketentuan pidana;
m. ketentuan peralihan; dan
n. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2016.
136 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Belitung Timur Tahun 2020 No. 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakukan penataan kawasan parir di Kabupaten Beitung Timur dan mengakomodir perkembangan kehidupan masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan penataan dan pelayanan parkir yang aman, tertib dan terpadu. Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dalam penataan dan pelayanan parkir kepada masyarakat diperlukan suatu aturan untuk melaksanakan penyelenggaraan perparkiran.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan parkir, yang meliputi penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan parkir di luar ruang milik jalan. Selain itu juga mengatur tentang juru parkir, sewa parkir, karcis parkir, pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan, sanksi administrasi, dan ketentuan penyidikan serta ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
15 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
