Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 987 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1992

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP NO 1 TH 1992.pdf

Abstrak

Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2024

Employee Well Being Policy (EWP) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Download :
SE KemenBUMN No 1 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1978

Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Download :
PP NO 2 TH 1978.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2000

Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam

BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 69 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Garam

Mencabut :

PP No. 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahan Negara Soda Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP No.2 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1994

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 2 Th 1994.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 2 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1993

Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Umum Listrik Negara

BUMN Perekonomian

Download :
Keputusan_Presiden_no_02 TH 1993.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2004

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.2 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1977

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 90 Tahun 1999 tentang Pengabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

Mencabut :

PP No. 6 Tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang

Download :
PP NO 2 TH 1977.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2023

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP Nomor 2 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Penambahan - Penyertaan Modal - Negara - Republik Indonesia - Modal - Perusahaan Umum - Perum - Pengangkutan Penumpang Djakarta

2023

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2, LN.2023/No.10, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

ABSTRAK:

Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 44 Tahun 2005; dan PP Nomor 27 Tahun 2014.
PP ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta, yang selanjutnya diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta. Penambahan penyertaan modal negara tersebut sebesar Rp282.414.857.040,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.
Lampiran file 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5)

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .