Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 987 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2007
Perusahaan Umum Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

BUMN Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2000
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 1998
Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2005
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2021
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XIX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXI, XXII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut :
  1. PP No. 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI Dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1999
Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan