Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2012

Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 11 Tahun 2013 tentang Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter MI-17 Kontingen Garuda dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan

Download :
Permenhan Nomor 31 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2017

Kerjasama Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perda no 7 2017 TTG KERJA SAMA DAERAH.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1965

Hubungan Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Kepres No.8 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 247 Tahun 1963

Keikutsertaan Pemerintah Indonesia Pada Pekan Raya Internasional Di Luar Negeri Tahun 1964

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Keppres No 247 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2020

Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 2019

Penutupan Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Republik Yaman

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Kepres Nomor 18 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2014

Tugas dan Fungsi Atase Hukum pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Malaysia

Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Permenkumham Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 85 Tahun 2011

Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Perpres_no_85_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2020

Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

Perpajakan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

Download :
PP Nomor 47 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pembebasan - Pajak - Pertambahan - Nilai - PPN - Penjualan - Barang Mewah - Perwakilan - Negara - Asing - Badan - Internasional - Pejabat

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 47, LN.2020/No.195, TLN No. 6548, jdih.setkab.go.id : 11 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

ABSTRAK:

Pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada badan internasional serta pejabatnya perlu disesuaikan berdasarkan perjanjian internasionalnya dan kelaziman internasional.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
PP ini mengatur mengenai pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dilakukan oleh: 1) Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan 2) Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada: 1) Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing; dan 2) Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1969

Pekan Orientasi para Duta Besar

Kepegawaian, Aparatur Negara Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download :
Kepres No.59 Tahun 1969.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014.