1954

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 231, LLSETKAB : 1 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat H.Rusli Abdul Hamid

1958

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN. 1958/No. 69, TLN. No. 1634, LLBPHN : 3 HLM

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing

1961

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 590, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan K.H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, Setyabudi, Si Singamangaradja, dan Dr. G.S.S.J. Ratulangi Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

1964

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 33, LN. 1964/No. 92, TLN. No. 2685, LLSETKAB : 6 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan

1956

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 87,

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Mr. Sartono Menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 72,

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Bombay – India Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 62, SIPUU.SETKAB.GO.ID, LL SETKAB : 2 HLM.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Duplikat Bendera Pusaka dan Duplikat Naskah Asli Proklamasi 17 Agustus 1945

1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 17, LN. 1995 No. 17, LL SETNEG : 4 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Melbourne, Victoria - Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

1963

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 19, LN. 1963/No. 85, TLN. No. 2584, LLSETKAB : 4 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Bentuk, Jenis, Warna, Pembuatan Serta Pemakaian Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal Diluar Angkatan Perang dan Kepolisian Negara

1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 18,

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Johor Bahru, Malaysia