Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 405 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tahun 2016

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
POJK Nomor 67 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022

Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Asuransi Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Download :
Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Klaten

Asuransi Kesehatan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
12.pdf

Abstrak

jaminan persalinan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2019/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi lahir miskin atau tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya, maka Pemerintah telah menetapkan Program Jaminan Persalinan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penggunaan Dana Jampersal Bab III Peserta Jampersal Bab IV Jenis dan Tempat Pelayanan Jampersal Bab V Tarif Pelayanan dan Rujukan Bab VI Syarat dan Prosedur Pelayanan Jampersal Bab VII Mekanisme Klaim

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
11 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2020 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Asuransi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Mengubah :

Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

Asuransi Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenaker No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua

Download :
Kemnaker No. 35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 295 Tahun 1965

Tugas, Wewenang Dan Bidang Kerja Menteri Urusan Perasuransian

Asuransi Struktur Organisasi

Download :
Keppres No 295 Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1965

Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 14 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra

Download :
pp no 009 tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo No. 24 Tahun 2016

Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah

Asuransi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
draft PERBUP KARO SANKSI adm hasil edit kbaghkum 130916.doc

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NO 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNIVERSAL HELTH (KJKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Asuransi

Download :
Perbup Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NO 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNIVERSAL HELTH (KJKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 425

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NO 15 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNIVERSAL HELTH (KJKN UHC) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Perbup Kepulauan Anambas No.99 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2019, sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasionnal 9Universal Health Coverage (JKN UHC) Keb. Kepulauan Anambas
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Kepmenkes No. 40 Tahun 2012; Perda Kab. Kepulauan Anambas No. 8 Tahun 2017; Perbup Kepulauan Anambas No. 52 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health (KJKN UHC) Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 15 Tahun 2018
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 24 Tahun 2016

Kewajiban Kepesertaan dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Daerah

Asuransi Ketenagakerjaan

Download :
PERBUP MANDAILING NATAL NO. 24 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1965.