Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.732 peraturan dalam 0,024 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1995

Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang

Perikanan dan Kelautan Teritorial Indonesia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Download :
Keputusan_Presiden_no_73 TH 1995.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019

Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Kotabaru, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Kotabaru

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP nomor 41 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 38 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (Scleropages Formosus)/Siluk

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 9 Tahun 2016

Usaha Perikanan

Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA NOMOR 9 THN 2016.pdf

Abstrak

USAHA PERIKANAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.9, TLD NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Perikanan

ABSTRAK:

Sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Papua yang melimpah, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui kegiatan usaha perikanan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah dengan berbasis kearifan lokal. Perlu dilakukan pengaturan kegiatan usaha perikanan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan prinsip keterbukaan dan perlibatan masyarakat lokal. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Usaha Perikanan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015.
Gubernur menetapkan wilayah/zonasi penangkapan tradisional di wilayah masyarakat hukum adat. Pemegang izin usaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah masyarakat hukum adat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan memilih salah satu bentuk kerjasama, yaitu: bekerjasama dengan badan hukum milik masyarakat hukum adat yang melakukan usaha di bidang perikanan; atau bekerjasama dengan nelayan tradisional yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat. Jenis usaha perikanan terdiri atas usaha penangkapan ikan; usaha pembudidayaan ikan; usaha pengolahan ikan; usaha pengangkutan ikan; dan usaha pemasaran ikan. Izin usaha perikanan diberikan oleh Gubernur melalui Badan PTSP yang terdiri atas izin usaha penangkapan ikan; pembudidayaan ikan; pengolahan ikan; pengangkutan ikan; dan pemasaran ikan. Setiap orang yang melanggar ketentuan terkait usaha perikanan larangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.
12 hlm; Penjelasan 4 hlm.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.21/MEN/2010 Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. PER.06/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

Download :
Permen KKP Nomor 21 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2020

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Bupati No. 25.pdf

Abstrak

Struktur organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2020/No. 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permen KP Nomor 26/Permen-KP/2016; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Kedudukan; Susunan organisasi dan nomenklatur dinas kelautan dan perikanan; Tata kerja; Jabatan perangkat daerah; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
8 Hlmn

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 86/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur

Mencabut :

Permen KKP No. PER.48/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Download :
Permen KKP Nomor 25 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019

Obat Ikan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmen KKP No. 52/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan
Permen KKP No. 24/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik
Permen KKP No. 14/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan
Permen KKP No. PER.04/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Obat Ikan

Download :
Permen KKP Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
PP No. 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan
PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Download :
PP Nomor 31 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Penyelenggaraan - Bidang - Pelayaran

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 31, LN.2021/No.41, TLN No.6643, jdih.setkab.go.id : 153 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2008; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut beberapa pasal-pasal dalam PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 51 Tahun 2002; dan PP Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam PP ini.
Penjelasan 60 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1995.