Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.300 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 60 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Mandailing Natal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
60-PERBUP TUPOKSI BALITBANG.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1960

Pengangkatan Ketua, Dan Wakil Ketua Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No 241 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1966

Pembentukan Panitia Negara Peringatan Hari Pahlawan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 252 Tahun 1960 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Pahlawan Dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Para Anggota, Dan Sekretaris

Download :
Keppres No 224 Tahun 1966.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 18 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Sibolga

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 18 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Download :
Pergub Kaltim 52-2016.pdf

Abstrak

susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, LD.2016/NO.53

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Prov Kaltim No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, jabatan, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
Yang diubah: UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2014;
9 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 620 Tahun 1961

Pembentukan Komando Tertinggi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 142 Tahun 1963 tentang Pembubaran Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat Dan Pembentukan Komando Tertinggi

Download :
Keppres No 620 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1999

Penasehat Wakil Presiden

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keppres_No_150_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 12 Tahun 2017

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
No.12 Tahun 2017 ttg KOMITE DISABILITAS.pdf

Abstrak

perlindungan-pemenuhan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan pasal 85 peraturan daerah kota metro nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang diasbilitas, maka agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas perlu dibentuk komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dati ll metro 2. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 3. undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 4. undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung 5. undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 6. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 7. undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang keseejahteraan sosial 8. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 9. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 10. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 12. undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the right of persons with disabilities 13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 14. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 15. undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 16. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 17. peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 18. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 19. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30 /Prt/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan 20. peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas 21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2013 tentang pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 22. peraturan daerah kota metro nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 23. peraturan daerah kota metro nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 24. peraturan daerah kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota metro
peraturan walikota ini memutuskan tentang komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 65 Tahun 2015

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sukawinatan pada Dinas Keberihan Kota Palembang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERWAKO-65-2015 s.pdf

Abstrak

unit-pelaksana-teknis-pembangkit-listrik

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD.2015/NO.65

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sukawinatan pada Dinas Keberihan Kota Palembang

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pengelolaan sampah serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan listrik masyarakat melalui pemanfaatan potensi sampah, maka diperlukan suatu kelembagaan yang mengelola pembangkit listrik tenaga sampah secara terpadu dan terintegrasi. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 13 Tahun 2010; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 12 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.
8 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 2012

Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 1960.