Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan Mikro Non Perbankan (Koperasi Dan Non Koperasi) Melalui Perbankan Di Kabupaten Bandung

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perbankan, Lembaga Keuangan Koperasi, UMKM

Download :
PERDA-NO-7-TAHUN-2013-TENTANG-PENYERTAAN-KE-LKM.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1999

Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download :
PP No. 15 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 Tahun 2014

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 36-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2016 Tahun 2016

Agen Perantara Pedagang Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2021 Tahun 2021 tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek

Download :
POJK Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK SLIK.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 3 Tahun 2015

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
Perda-Kab.-Tebo-No.3-Th-2015.pdf

Abstrak

PENATAAN - PASAR RAKYAT - PUSAT PERBELANJAAN - TOKO SWALAYAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK:

Pasar merupakan tempat pendistribusian barang secara langsung kepada konsumen yang mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Tebo. Untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang dan masyarakat diperlukan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian berusaha bagi seluruh seluruh warga masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada seumua pihak yang terlibat dalam penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Tebo, maka diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 112 Tahun 2012; Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Perda No. 6 Tahun 2013
Perda ini mengatur mengenai penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, meliputi: asas dan tujuan; penggolongan pasar; perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat; pendirian dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern; perizinan; kemitraan usaha; kewajiban dan larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 hlm., Penjelasan 6 hlm.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020

Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
SE OJK Nomor 15 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Tahun 2014

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 38-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tahun 2014

Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 26-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 Tahun 2017

Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 73 - Kegiatan PE.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.