PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 327 peraturan dalam 0,019 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 177 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster J.M. Van Gein Cs. (9 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 324 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Oei In Tjhoet Dan Gouw Tek Tjong

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1958
Pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016
Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Kewarganegaraan dan Imigrasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkumham No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi,
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 305 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Suster Catharina Petronella Maria Gelsing Cs. (10 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2022
Intelijen Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2013
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah :
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  3. Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan