Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.442 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011

Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
LD PERDA 17 Tahun 2011 IPR ok(1).pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

Mengubah :

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Download :
PP Nomor 18 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Hak Pengelolaan - Hak Atas Tanah - Satuan Rumah Susun - Pendaftaran Tanah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18, LN.2021/No.28, TLN No.6630, jdih.setkab.go.id : 59 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini menyatukan (omnibus law), mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak Pengelolaan, serta memperbarui ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Selain itu, PP ini juga mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 103 tahun 2005 serta ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penjelasan 40 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49 Tahun 2019

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
Perbup Rejang Lebong Nomor 49 Tahun 2019.pdf

Abstrak

batas wilayah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 566

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

ABSTRAK:

untuk melaksanakan pedoman penetapan dan penegasan batas desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya.
dasar hukum: UU 9/1967; UU 33/2004; UU 12/2011; UU 23/2014; UU 30/2014; PP 17/2018; Permendagri 76/2012; Permendagri 80/2015; Permendagri 137/2017; Perda Rejang Lebong 8/2012; Perda Rejang Lebong 9/2016.
dalam peraturan ini diatur dan ditetapkan batas wilayah kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2019.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2020

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PENEPIAN RAYA KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perbup No 45 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, DESA PENEPIAN RAYA KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/NO.45, LL Kab. Kapuas Hulu: 11 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA PENEPIAN RAYA KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, diubah PP No.11 Tahun 2019, Permendagri No.141 Tahun 2017, Permendagri No.45 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009, diubah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peta Batas Wilayah; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Penjelasan sebanyak 2 (dua) halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2017

Penggunaan Pangan Pituin (Pangan Lokal) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016

Bentuk Dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Download :
Permen No 7 Tahun 2016_Sertifikat 1 Lembar.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1956

Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PP No. 36 Tahun 1956.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1960

Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
PERPU 003 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mimika No. 6 Tahun 2012

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Abstrak

perubahan-pengelolaan-air-tanah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2012/NO.6, TLD NO. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya Keppres No. 26 Tahun 2010 maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang perubahan peraturan tentang pengelolaan air tanah
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU NO. 23 Tahun 1997; UU No. 45 Tahun 1999; UU No, 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; Keppres No. 26 Tahun 2010; Perda Kab. Mimika No. 2 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah dengan adanya perubahan pada beberapa pasal, yaitu adanya penambahan dua ayat pada Pasal 5 yaitu ayat (2a) dan (2b).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah
Penjelasan: 3 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2010

Pembagian Hasil Usaha Pertanian Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PB-08-2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 1960.