Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu mengatur besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1985, UU No.34 Tahun 2003, UU No.28 Thun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perda No.5 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak; Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA MAS BANGUN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA BANYU ABANG, DESA TELUK BATANG UTARA KECAMATAN TELUK BATANG DAN DESA PODORUKUN KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Mas Bangun Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Masbangun Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Utara Kecamatan Teluk Batang, dan Desa Podorukun Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA MAS BANGUN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA BANYU ABANG, DESA TELUK BATANG UTARA KECAMATAN TELUK BATANG DAN DESA PODORUKUN KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA MADANG PERMAI KECAMATAN SUHAID DENGAN DESA LAUT TAWANG KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Madang Permai Kecamatan Suhaid Dengan Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Madang Permai Kecamatan Suhaid dengan Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan dan cara penyelesaian perselisihan batas Desa Madang Permai Kecamatan Suhaid dengan Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, Peta Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Madang Permai Kecamatan Suhaid dengan Desa Laut Tawang Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu, terkait hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA TELUK BATANG SELATAN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA TELUK BATANG, DESA ALUR BANDUNG DAN DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang dengan Desa Teluk Batang, Desa Alur Bandung, dan Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
BATAS DESA TELUK BATANG SELATAN KECAMATAN TELUK BATANG DENGAN DESA TELUK BATANG, DESA ALUR BANDUNG DAN DESA SUNGAI PADUAN KECAMATAN TELUK BATANG KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
6 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA NANGA TUAN KECAMATAN BUNUT HILIR DENGAN DESA ENTIBAB KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan batas Desa Nanga Tuan Kecamatan bunut Hilir Dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan dan cara penyelesaian perselisihan batas Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Peta Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan batas Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, terkait hal pengelolaan yang telah dikelola secara turun-temurun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2017
Perbup Kab. Sukoharjo No. 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Bagi Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis, maka perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan persertipikatan tanah bersubsidi milik warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang meliputi
Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, Objek Dan Lokasi Kegiatan, Tahapan Kegiatan, Pembiayaan, Kewajiban Peserta, Pemerintah Desa/Kelurahan Dan Camat/Camat Sebagai Ppat Sementara, Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Bersubsidi Milik Warga Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dicabut.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, diperluhkan pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP N.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Tata Cara Penetaoan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa; Penyelesaian Perselisihan Batas Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 12 halaman dan 12 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan Batas Desa Desa Mawan Kecamatan Pengkadan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mawan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Mawan Kecamatan Pengkadan, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mawan Kecamatan Pengkadan yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm dan 2 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang batas desa SEPONTI JAYA KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA WONOREJO, DESA TELAGA ARUM DAN DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti dengan Desa Wonorejo, Desa Telaga Arum, dan Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara;
UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.56 Tahun 2015, Permendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.59 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
batas desa SEPONTI JAYA KECAMATAN SEPONTI DENGAN DESA WONOREJO, DESA TELAGA ARUM DAN DESA SUNGAI SEPETI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM 5 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2017
PENETAPAN DAN PENEGASAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA JONGKONG KIRI HILIR KECAMATAN JONGKONG DENGAN DESA JONGKONG KIRI HULU KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ditetapkan dan ditegaskan penyelesaian perselisihan batas Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, Peta Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa
Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.
Perbup ini terdiri dari 6 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
