Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.1, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 30.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan serta rencana program clan kegiatan
prioritas daerah, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 355
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah
Pembangunan Jangka
Rencana Pembangunan
Ten tang Rencana
Panjang Daerah dan
Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dipandang
perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Peraturan
Bupati.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2006; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
15 Tahun 2011; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2012; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2016; 25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun
2018; 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun
2018;
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
mengubah Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 26 Tahun 2018
jumlah 7 halaman
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650)
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 1 Tahun 2019, BN 2019/NO. 6; PERATURAN.GO.ID: 113 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan
lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta
hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan
dan teknologi, perlu dilakukan penataan kembali
organisasi dan tata kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam huruf a telah mendapat persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dengan Surat Nomor 990/M.KT.01/2018
tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia;
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 11);
Mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi Kepala LIPI; Tugas dan Fungsi Sekretariat Utama; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Imu Pengetahuan Kebumian; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik; Tugas dan Fungsi Deputi BIdang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan; Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Jasa Ilmiah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Unit Pelaksana Teknis;Eselonisasi;Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan' Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Mencabut Peraturan
Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650),
113 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan, dan Distribusi, khusus yang terkait dengan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.1, BD TAHUN 2019 NOMOR 16.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 144 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH, PERLU MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2010 NOMOR 12) SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 13).
KETENTUAN UMUM; PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH (BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 10) DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
TIDAK ADA
12 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 21A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21A, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MAJELIS KRAMA DESA
ABSTRAK:
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di lombok barat merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya. Diperlukan revitalisasi majelis krama desa sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatn desa. Membina kerukunan warga masyarakat desa, memlihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatn desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang majelis krama desa.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 30 tahun 1999, UU nomor 12 tahun 2011, UU nomor 6 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016, Peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016, Peraturan daerah kabupaten lombok barat nomor 10 tahun 2008
Ketentuan umum, Kedudukan dan bentuk kelembagaan, Tujuan, Tugas dan fungsi, Tata cara pembentukan, Kepengurusan, Tata kerja, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
-
-
9
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/MEN/2002 tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Pengawas Perikanan
Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PER-DJPSDKP/2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Awak Kapal Pengawas Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 14/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 15/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEP.PSDKP/2014 tentang Tanda Pangkat dan Jabatan Awak Kapal Pengawas Perikanan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
