Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 958 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 7 Tahun 2004

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Download :
07 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau No. 8 Tahun 2004

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 08 Tahun 2004.PDF

Abstrak

RETRIBUSI - GANGGUAN

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2004/ NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Pembangunan dalam wilayah Kota Bau-Bau yang serasi dan seimbang sesuai dengan Rencana Tata ruang Wilayah Kota Bau-Bau, dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah.
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 15 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah degan Perda Kota Bau-Bau No. 5 Tahun 2004.
Ketentuan umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa,. Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif,. Struktur dan besarnya tarif,. Masa Retribusi dan saat retribusi terutang,. Wilayah pemungutan,. Tata Cara pemungutan,. Sanksi administrasi,. Tata Cara Pembayaran, Tata Cara penagihan,. Pengurangan, Keringanan, dan pembebasan retribusi,. Keberatan,. Pengembalian kelebihan pembayaran,. Kadaluarsa,. Ketentuan pidana,. Ketentuan penyidikan,. ketentuan lain-lain dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 78 Tahun 2004

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
KEPPRES No.78 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No.9 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
PERDA Kab. Garut No.9 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2004

Retribusi Terminal Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dalam Wilayah Kota Banjar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No.43-2004 (Retribusi Terminal-Perhubungan).pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/13/PBI/2004

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 perihal Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 10/6/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Mengubah :

Peraturan BI No. 6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement

Download :
Peraturan BI No. 6-13-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2004

Perubahan Atas Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download :
2004_42.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2004

Pemasaran Lada Putih Bangka Belitung

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Download :
Perda_Prov_Babel_2004_02.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 4 Tahun 2004

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Struktur Organisasi

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS PETERNAKAN - PERIKANAN

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2004/No. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

ABSTRAK:

Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari; Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan Pemerintah yang di miliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN, meliputi Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Eselon, pengangkatan dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
8 hlmn; 1 pnjlsn

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2004.