Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,016 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 2003

Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

Download :
Keputusan_Presiden_no_68_th_2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 13 Tahun 2003

Perubahan atas Perda Kabupaten Tebo No. 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
37. Perda No.13-Th-2003.pdf

Abstrak

Retribusi - Izin - Usaha - Jasa - Konstruksi - perubahan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tebo No. 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berikut Peraturan Pelaksananya dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis Retribusi yang dipungut dan tidak bertentangan dengan Ketentuan yang lebih tinggi; Pungutan retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang ini untuk itu perlu merubah ketentuan pungutan pada Peraturan Daerah yang dimaksud; berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.28 Tahun 2000; PP No.29 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; Keepres No.44 Tahun 1999;
Perda Ini Mengatur Mengenai Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2003.
Mengubah Ketentuan Pasal 2; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 15;
6 hlmn;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2003

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

APBD

Download :
PERDA Kab. Bandung No.2 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 83 Tahun 2003

Sekretariat Pengadilan Pajak

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

KEPPRES No. 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Download :
KEPPRES No.83 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2003

Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang

Download :
PP No.57 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003

Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 S/D 2007

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2003_2.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2003

Pajak Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PARKIR.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2003/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir Merupakan Jenis Pajak Kabupaten.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 1988.
BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nama, Obyek Dan Subyek Pajak, BAB III Perijinan, BAB IV Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak, BAB V Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak, BAB VI Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, BAB VII Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, BAB VIII Tata Cara Pembayaran, BAB IX Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan, BAB X Tata Cara Penagihan Pajak, BAB XI Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, BAB XII Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, BAB XIII Keberatan Dan Banding, BAB XIV Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, BAB XV Kadaluwarsa Penagihan, BAB XVI Ketentuan Pidana, BAB XVII Penyidikan, BAB XVIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2003.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 5 Tahun 2003

Retribusi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda toba samosir no.5 thn 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 38 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2003

Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Murung Raya

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
Perda 20 tahun 2003.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2003/20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan di Daerah Kabupaten Murung Raya dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Usaha pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C di Daerah Kabupaten Murung Raya merupakan kekayaan alam dan sumber Pendapatan Asli Daerah yang pengelolaannya bersumberkan pada azas pertambangan Nasional yang berbasiskan pertambangan Daerah Kabupaten ;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAHAN TAMBANG GALIAN GOLONGAN C; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB VIII SURAT PENDAFTARAN; BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI; BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XI SANKSI; BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV TATA CARA KEBERATAN; BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIX KETENTUAN PIDANA; BAB XX KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003.