Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2001

Menemukan 906 peraturan dalam 0,007 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2001

Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, Dan Pejabat Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara

Download :
PP NO 37 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2001

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Urusan Logistik

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 46 Tahun 2004 tentang Pencabutan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download :
PP NO 18 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 2001

Penggunaan Dana Kontinjensi Untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan Dan Dokumen (P3D) Kepada Pemerintah Daerah

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_39 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 2001

Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti

Download :
Keputusan_Presiden_no_130 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 2001

Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Baru Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 1999

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download :
Keputusan_Presiden_no_6_th_2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2001

Pengelolaan Sarang Burung Walet

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda tanjabbar no 44 th 2001.pdf

Abstrak

pENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 44, LD.2001/NO.49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya Peraturan mengenai Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 1999; keppres No. 44 Tahun 1999; kepmendagri No. 71 Tahun 1999
Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Sarang Burung Walet, meliputi; Maksud dan Tujuan; Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi; Lokasi dan Tempat Sarang Burung Walet; Ketentuan Perijinan; Pembinaan dan Pengawasan; Wilayah Pemungutan Retribusi dan Kawasan Pengelolaan; Retribusi; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
10 hlm

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentanng Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

Diubah dengan :

PMK No. 47/PMK.04/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri jasa

Mengubah :

KMK No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

Download :
KMK_28_2001.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Kepmendagri 11 2001 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 29 Tahun 2001

LAMBANG DAERAH

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
442. Perda-Kab.-Tebo-No.29-Th-2001.pdf

Abstrak

LAMBANG DAERAH

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29 , LD.2001/NO.29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LAMBANG DAERAH

ABSTRAK:

Berdasarkan hasil musyawarah Lembaga Adat, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda Kab. Tebo telah berhasil merumuskan Lambang Daerah yang merupakan simbol dan moto sebagai jati diri, adat masyarakat Kab. Tebo; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diats perlu menetapkan dengan Perda Kab. Tebo tentang Lambang Daerah.
UU No. 54 Tahun 1999; UU no. 22 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang LAMBANG DAERAH, meliputi Unsur-unsur yang terdapat dalam Lambang Daerah; Arti Makna yang Terkandung dalam Lambang Daerah; Pemakaian Warna dalam Lambang Daerah; Penggunaan Lambang Daerah; Larangan Penggunaan Lambang Daerah; Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.
6 hlmn; 1 lmprn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2001

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2001.