Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 474 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1999

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal PT Bank Lippo Tbk., PT.Bank Internasional Indonesia Tbk., PT Bank Bali Tbk., PT Bank Umum Koperasi Indonesia, PT Bank Universal Tbk., PT Bank Frima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PP No. 34 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1999

Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemeriksa

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download :
PP No. 67 th 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1999

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Ibadah Haji - KEAGAMAAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama sehingga perlu ditetapkan UU penyelenggaraan haji.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Dalam UU ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Pokok pengaturan dalam UU ini yaitu asas dan tujuan haji; pengorganisasian; biaya penyelenggaraan ibadah haji; pendaftaran; pembinaan; kesehatan; keimigrasian; transportasi; dan barang bawaan. Selain itu juga diatur mengenai akomodasi; penyelenggaraan ibadah haji khusus; penyelenggaraan ibadah umrah; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 8 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 151 Tahun 1999

Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Dan Tim Kerja Riau

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres_No_151_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 1999

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan

Download :
PP No. 64 th 1999.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

Download :
UU Nomor 48 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1999

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

KEPPRES No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Keppres_No_86_Th_1999.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1999

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pendidikan

Download :
Keppres_No_20_Th_1999.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1999

Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan
PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Download :
PP No. 6 th 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 1999

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 6 TH 1999_RETRIBUSI_PELAYANAN_PERSAMPAHAN_KEBERSIHAN.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - KEBERSIHAN - SAMPAH

1999

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.1999/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II; bahwa untuk memungut retribusi tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 19/KEP/1999.
PERDA ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dijabarkan mulai dari Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran dll

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 1999.
18 hal

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 1999.