Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1999

Menemukan 498 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 1999
Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia Pada Dana Moneter Internasional

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan
  2. PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1999
Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu

Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Asuransi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian
Diubah dengan :
  1. PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  2. PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Mengubah :
  1. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Abstrak
Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/12/PBI/1999
Uang Rupiah Khusus (Commermorative)

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1999
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998

APBN

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
  2. UU No. 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1999
Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 Tahun 1999
Perlakuan PPN dan PPN Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KMK No. 231/KMK.03/2001 Tahun 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Ekspor
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 103 Tahun 1999
Pengesahan Second Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (Protokol Kedua Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan